CLOSE [X]
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Permenhub taksi online belum atur penyedia aplikasi


Minggu, 16 Desember 2018 / 21:44 WIB

Permenhub taksi online belum atur penyedia aplikasi
ILUSTRASI. ILUSTRASI OPINI - Anakronisme Regualasi Taksi Online


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) baru tentang angkutan sewa khusus yang akan mengatur taksi online belum mengatur perusahaan penyedia aplikasi. Hal itu menjadi perhatian khusus bagi Asosiasi Driver Online (ADO). Namun, hal tersebut bukan merupakan bagian kerja dari Kementerian Perhubungan (Kemhub).

Oleh karena itu, Ketua Umum ADO Christiansen FW akan mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pasalnya Kemkominfo yang memiliki kewenangan tersebut. "Hal yang masih membuat pengemudi tidak puas adalah tidak berperannya Menkominfo untuk membuat regulasi mengatur aplikator," ujar Christiansen, Minggu (16/12).


Meski begitu secara keseluruhan Permenhub yang akan terbit tersebut sudah sesuai dengan permintaan pengemudi taksi online. Termasuk mengenai lampiran standar minimal pelayanan (SPM).

Christiansen bilang meski memberatkan, SPM ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan. Namun, untuk pemenuhan SPM diperlukan pemutihan dari akun pengemudi sehingga sesuai.

Selain itu, pasal yang sebelumnya digugat dalam Mahkamah Agung (MA) pun sudah tidak ada. "Permenhub baru ini sudah mengakomodir keinginan pengemudi sesuai kewenangan Kemhub, dimana tidak ada aturan sticker dan tidak ada kewajiban uji kir," terang Christiansen.

Sebelumnya Permenhub baru tentang taksi online telah ditandatangani oleh Menhub. Setalah itu aturan tersebut segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi (Kemkumham) untuk diundangkan. "Akhir bulan selesai Permenhub tentang angkutan sewa khusus," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemhub Budi Setiadi.

Aturan tersebut diharapkan tidak lagi mendapat pertentangan dari pemangku kebijakan terutama pengemudi taksi online. Pasalnya pengemudi taksi onlien telah dilibatkan dalam pembuatan Permenhub baru tersebut.

Asal tahu saja Permenhub ini merupakan yang ketiga kali dibuat pemerintah. Sebelumnya terdapat Permenhub 32 tahun 2016 dan Permenhub 108 tahun 2017 yang dicabut setelah digugat.


Reporter: Abdul Basith
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0023 || diagnostic_web = 0.1677

Close [X]
×