Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Untuk mempercepat pembangunan di desa, pemerintah pusat akan mempercepat proses penyaluran dana desa. Jika sebelumnya penyaluran dana desa terbagi dalam tiga tahap, akan dipangkas menjadi dua tahap saja.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, jika sebelumnya penyaluran dana desa dilakukan tiga kali dengan besaran masing-masing 40%, 40% dan 20%, nanti dipercepat menjadi dua kali.
Penyaluran pertama sebesar 60% dari total dana desa, dan penyaluran kedua sebesar 40%. Pada tahun ini realisasi penyaluran pertama akan dilakukan bulan depan, alias Maret 2016. "Lebih cepat disalurkan lebih bagus supaya dananya bisa optimal pemanfaatannya," kata Mardiasmo, Jumat (26/2).
Dia berharap dana itu bisa segera terserap dan mendorong roda ekonomi berputar lebih cepat di desa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp 46,9 triliun, sehingga Maret nanti ada sekitar Rp 28,14 triliun dana desa yang sudah disalurkan.
Sementara 40% yang lain atau sebesar Rp 18,75 triliun akan dikucurkan pada Agustus 2016. Selain mengandalkan dana desa untuk mendorong pembangunan ekonomi, kata Mardiasmo, pemerintah akan mensinergikan berbagai program pengembangan masyarakat pedesaan.
Dengan begitu program penyaluran dana desa, pembangunan infrastruktur, dan financial inclusion akan bersinergi Jika suatu desa sedang mengembangkan sistem perdagangan, akan diupayakan mendapatkan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kemudahan promosi melalui e-commerce dan koperasi.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian DesaAhmad Erani Yustika mengatakan, dengan integrasi dan sinergi berbagai program tersebut, maka konsep ekonomi kerakyatan akan lebih konkret.
Selama ini masing-masing kementerian memiliki program sendiri, seperti KUR, dana desa, pasar rakyat dan UMKM. Supaya memberi dampak nyata bagi masyarakat, semua program itu akan dibuat dalam satu konsep terintegrasi.
"Kami akan membuat satu percontohan di Brebes," kata Erani, usai rakor tentang ekonomi kerakyatan di Menko Ekonomi, Jumat (26/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
