Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasok, diperparah oleh berlanjutnya perang di Ukraina, serta meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan.
Oleh karena itu, dengan adanya ketidakpastian, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita meminta pemerintah untuk tidak menghapus sejumlah kebijakan insentif guna menjaga daya beli masyarakat, seperti pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM), bantuan sosial serta upah.
Tidak hanya kebijakan subsidi kepada masyarakat, Suryadi juga meminta kepada pemerintah agar bisa memberikan insentif bagi dunia usaha, khususnya ke sektor properti.
Baca Juga: Harga Minyak Mentah Jatuh, Terseret Kekhawatiran Permintaan dan Penguatan Dolar AS
"Kita menginginkan pemerintah ini memberikan banyak insentif-insentif terus diadakan sampai tahun depan, terutama untuk masyarakat, seperti properti. Kita masih tetap menginginkan untuk adanya insentif. Kalau bisa ya subsidi BBM jangan dihilangkan," ujar Suryadi dalam dalam webinar Mid Year Economic Outlook 2022, Rabu (3/8).
Suryadi menilai, meski pemulihan ekonomi membaik, namun dunia usaha juga mempunyai kehati-hatian masih adanya risiko eksternal atau geopolitik yang tidak terkendali, seperti potensi perang dan wabah penyakit. Selain itu konflik Rusia-Ukraina juga masih berlanjut dan belum dapat dipastikan kapan akan usai.
Baca Juga: Menko Airlangga: Peluang Indonesia Masuk Jurang Resesi Sangat Kecil
Oleh karena itu, Ia mengatakan, apabila sejumlah insentif tersebut dicabut maka kebijakan-kebijakan tersebut sangat sensitif dan menjadi kekhawatiran dunia usaha atas kondisi ekonomi dan stabilitas dalam negeri. Meski begitu, Suryadi juga memahami bahwa apabila kebijakan pemberian insentif tersebut akan mempengaruhi kondisi fiskal di Indonesia.
"Kalau tidak disubsidi ya efeknya akan kena ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tapi kalau disubsidi, bagaimana kita punya fiskal, apakah cukup," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
