Reporter: Agus Triyono, Handoyo, Teodosius Domina | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Sejumlah elemen masyarakat berencana kembali menggelar aksi massa pada Sabtu (11/2). Meski sudah semakin terbiasa, aksi yang kerap disebut sebagai aksi damai dan doa bersama ini tetap memunculkan kecemasan bagi kalangan pengusaha. Maklum, meski tak secara langsung, aksi unjuk rasa akan membuat kegiatan usaha terganggu.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Surajat mengatakan, aksi unjuk rasa di Ibukota membuat sebagian besar pengusaha merasa cemas. Pasalnya, aksi ini berpotensi mengganggu kegiatan usaha, terutama terkait jalur distribusi barang. "Jalan-jalan yang ditutup membuat akses pengiriman dan penerimaan barang terlambat," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (7/2).
Penutupan jalan lantaran unjuk rasa juga membuat mobilitas para pekerja terganggu. Imbasnya, produktivitas pekerja menjadi berkurang.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Azis Pane menambahkan, dalam jangka panjang, semaraknya aksi demonstrasi membuat ketidakpastian bagi pelaku industri. Sebab, faktor keamanan menjadi salah satu faktor penentu bagi kelangsungan bisnis.
Bila aksi unjuk rasa dibiarkan terus terjadi berulang kali, investor akan ragu untuk membenamkan modalnya di Indonesia atau melakukan ekspansi. Dampaknya industri tak bisa tumbuh optimal. "Akibatnya akan buruk bagi perekonomian negara. Tidak ada kepastian bagi industri," jelas Azis.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menambahkan, aksi unjuk rasa membuat pengusaha tak tenang dalam menjalankan bisnisnya. "Ada khawatiran aksi ini akan berimplikasi ke keamanan," katanya.
Butuh jaminan
Karena itu, Azis meminta pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengusaha atas maraknya aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Ia juga meminta pemerintah segera meredam aksi massa terutama aksi yang kerap ditunggangi isu politik.
Ade juga berharap pemerintah bisa segera meredam gejolak dan isu-isu sensitif yang bisa memicu aksi demonstrasi. Sehingga gejolak serupa tidak terus berulang.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Agung Pambudi juga meminta pemerintah dan aparat keamanan bisa mengantisipasi memanasnya suhu politik yang berdampak pada aksi massa yang mengganggu jalannya usaha.
Catatan saja, sekelompok organisasi masyarakat berencana kembali menggelar aksi massa pada Sabtu (11/2). Aksi yang dinamai doa bersama kali ini rencananya akan digelar di Masjid Istiqlal.
Sebelumnya, aksi serupa juga digelar pada November (4/11) 2016 dan Desember (2/12) 2016. Kala itu, aksi massa digalang oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Gubernur DKI Jakarta non aktif ini diduga telah menista agama.
Aksi unjuk rasa yang akan digelar pekan ini memang menjadi isu sensitif. Maklum, aksi tersebut dilakukan empat hari menjelang hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 yang akan digelar pada Rabu (15/2).
Kapolda Metro Jaya Mochammad Iriawan bilang, aparat keamanan sudah bersiap dengan rentetan rencana aksi massa menjelang hari pemungutan suara. Selain aksi 11/2, kepolisian juga menerima informasi adanya aksi pada 12/2 dan 15/2.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
