Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
KONTAN.CO.ID JAKARTA-Upaya Serikat Pekerja PT Pertamina (Persero) yang menuntut kenaikan gaji, menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menyayangkan tuntutan yang dilayangkan serikat pekerja tersebut.
Pengamat BUMN Nurmadi Harsa Sumarta, mengaku prihatin melihat aksi Serikat Pekerja Pertamina yang sudah bergaji tinggi namun mengancam mogok kerja karena menuntut adanya kenaikan gaji.
Menurutnya, ancaman dan tuntutan tersebut sangat egois. Terlebih, tuntutan itu dilakukan di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi saat ini akibat pandemi Covid-19.
"Kejadian itu sangat memprihatinkan. Padahal, kita semua tahu kalau gaji pegawai Pertamina sudah cukup tinggi. Saya menyayangkan bisa muncul ancaman dan tuntutan seperti itu, " kata Nurmadi, dalam keterangannya yang diterima Kontan.co.id, Jumat (5/1).
Baca Juga: Ancaman Mogok, Pekerja Pertamina Diminta Mengedepankan Musyawarah Mufakat
Dosen Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu, menilai, langkah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) tersebut dapat membahayakan kondusivitas operasional perusahaan.
Selain itu, juga berpotensi mengancam proses distribusi bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ujung-ujungnya bisa berdampak pada kekacauan ekonomi yang meluas.
Apresiasi direksi Pertamina
Pertamina sendiri mengemban amanah dan tanggung jawab dari negara dan rakyat untuk menjaga ketahanan energi nasional. Jadi, kata Nurmadi, sudah seharusnya seluruh pihak di dalam tubuh Pertamina, termasuk para pekerjanya, wajib ikut bertanggung jawab menjalankan amanah tersebut dengan baik dan benar.
"Kalau pakai mogok kerja segala bahaya, dan bisa menganggu kepentingan umum. Hal ini bisa mengganggu keberlanjutan perusahaan. Bahkan bisa mengacaukan kegiatan ekonomi dan merambat ke berbagai sektor strategis," ujar kandidat doktor dari UNS ini.
Karena itu, Nurmadi mengarungi jempol sikap direksi Pertamina yang berhasil mengatasi aksi yang dituntut FSPPB tersebut. Menurutnya, manajemen Pertamina memang harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan FSPPB.
Baca Juga: Mediasi Berhasil, Serikat Pekerja Pertamina Batal Mogok Kerja
Ia mengapresiasi keputusan sulit direksi yang akhirnya lebih memilih jalan tengah, menyelamatkan perusahaan dan kepentingan umum dengan mengakomodir keinginan sepihak dari FSPPB tersebut.
"Direksi Pertamina memang layak diapresiasi. Sebab, meski menjadi keputusan sulit, langkah yang diambil sangat bijak dan tepat untuk memastikan operasional serta layanan Pertamina tidak terganggu," Imbuh Nurmadi.
Ke depan, Nurmadi berharap, FSPPB mau lebih mengedepankan mekanisme yang ada, dan tak lagi mengeluarkan ancaman untuk melakukan aksi mogok kerja. Bentuk ancaman yang mengarah sabotasi, mengganggu stabilitas juga harus menjadi perhatian pihak berwajib. Jika masih terulang, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi BUMN dan bisa mengancam kepentingan publik.
Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto juga merasa tak habis pikir terhadap desakan FSPPB meminta kenaikan gaji di tengah kondisi yang masih sulit seperti sekarang. Menurutnya, langkah FSPPB tersebut tidak bijak. Hal ini mengingat gaji pegawai Pertamina sudah sangat tinggi jika dibandingkan dengan gaji pegawai BUMN lain.
"Menuntut kenaikan gaji di saat kondisi seperti ini adalah sebuah aspirasi yang tidak bijak dan kurang memiliki empati," ujar Sugeng.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
