Pemprov DKI akan mengurangi penggunaan uang tunai

Reporter: Risky Widia Puspitasari | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bercita-cita mengurangi penggunaan uang tunai di masyarakat (cashless society) pada 2015 mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerangkan, pengurangan penggunaan uang tunai ini dilakukan dalam berbagai kebijakan di Jakarta.

Misalnya, electronic road pricing (erp), e-ticketing untuk Transjakarta dan commuter line, Kaki Lima Night Market, parkir, sistem retribusi PKL, pembayaran sewa rumah susun bahkan ada rencana e-ticketing untuk masuk Monas. "Kami akan dorong semua transaksi non cash," kata Basuki yang kerap dipanggil Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (12/8).

Sejak Senin(11/8) lalu, penumpang Transjakarta sudah wajib menggunakan e-ticket. Tiket tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk menaikki Transjakarta tetapi juga commuter line dan alat transportasi yang lain.

Menurut Ahok sebagai masyarakat modern memang harus memiliki rekening di bank agar menjadi lebih efisien. "Tinggal pilih satu dari enam bank," ucap Ahok.

Dengan memiliki rekening, Ahok menilai perputaran uang di Jakarta akan menjadi lebih efisien. "Nanti orang mau naik bus, beli buku, tinggal tap. Jadi di Jakarta tak perlu pakai uang tunai," kata Ahok.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai masyarakat tanpa uang tunai juga akan memudahkan pemberian bantuan. Menurutnya, pemberian bantuan akan lebih tepat sasaran dan tak terjadi penyelewengan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah didatangi oleh Gubenur Bank Indonesia, Agus Martowardojo  untuk pembahasan soal cashless society. BI sendiri sudah mencanangkan program cashless society sejak 2010. Dengan lebih banyak menggunakan uang non tunai, bisa menjaga tingkat inflasi suatu daerah agar tetap stabil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News