kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Pemerintah tolak impor 1,5 juta beras Thailand


Selasa, 05 Mei 2015 / 11:23 WIB
Pemerintah tolak impor 1,5 juta beras Thailand
ILUSTRASI. Pekerja memindahkan beras ke dalam karung di pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Kamis (12/10/2023). KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Mona Tobing | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintah tegas menolak impor beras meski harga hampir menyentuh Rp 10.000 per kilogram (kg). Maret lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menolak tawaran beras 1,5 juta ton dari Thailand. 

Alasannya, saat itu mendekati panen raya dengan surplus beras diperkirakan mencapai 12 juta ton. Tawaran dari Thailand ditolak meski harga yang ditawarkan kompetitif yaitu Rp 5.500 per kg. Hari ini (5/5), harga beras yang tercatat di Kementerian Perdagangan Rp 9.895 per kg. 

Hal ini dibuktikan dengan penolakan tawaran beras asal Thailand ke Indonesia bulan lalu. Meskipun risiko yang harus diambil harga beras di pasaran terbilang tinggi.

Maret lalu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menolak tawaran beras Thailand sebesar 1,5 juta ton. Hal ini menyusul panen raya yang terjadi dengan surplus sebanyak 12 juta ton. Harga yang ditawarkan padahal cukup kompetitif sebesar Rp 5.500 per kg. Sementara hari ini (5/5) harga beras yang tercatat di Kementerian Perdagangan sebesar Rp 9.895 per kg.

Ketua Komisi IV Edhy Prabowo mengapresiasi langkah pemerintah. Menurutnya, pemerintah membuktikan keseriusannya mencapai swasembada padi dengan menolak datangnya impor. "Tapi setelah ini, pemerintah harus juga cermat mengatur supply dan demand. Selain menjaga harga tidak jatuh dan tidak tinggi, supaya masyarakat juga tidak resah dengan harga yang terus berubah di pasar," tandas Edhy kemarin (4/5).

Selain itu ia juga mengusulkan agar pemerintah berpartisipasi turut menyerap hasil pertanian. Jadi tidak mengandalkan Bulog semata untuk menyerap. Misalnya, pemerintah meminta agar pemerintah daerah wajib menyisihkan dana talangan untuk membeli hasil panen petani. Ini mencegah terjadinya penurunan harga yang biasa dilakukan pihak swasta dan pedagang nakal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×