kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Pemerintah susun program ekonomi kerakyatan


Jumat, 26 Februari 2016 / 19:52 WIB
Pemerintah susun program ekonomi kerakyatan

Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Pemerintah tidak ingin ekonomi kerakyatan hanya sebatas jargon. Karenanya, saat ini pemerintah tengah menyusun program agar ekonomi kerakyatan bisa tampak dalam kegiatan nyata.

Hari ini, Jumat (26/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat mengenai rencana tersebut. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak yang dinilai terkait seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Bank Indonesia.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemendes Ahmad Erani Yustika mengatakan, konsep ekonomi kerakyatan akan diterapkan lebih konkret. Menurutnya, yang dimaksud konsep ekonomi kerakyatan adalah menerapkan berbagai program ekonomi untuk masyarakat yang terintyegrasi.

Selama ini, masing-masing pihak memiliki program yang berkaitan dengan masyarakat sendiri-sendiri. Seperti Kemendes yang menyalurkan dana desa, lalu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan, pengembangan pasar rakyat, program logistik untuk masyarakat, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dll.

Nah, supaya menjadi satu kesatuan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, semua program itu akan dibuat dalam satu konsep terintegrasi. "Kami akan membuat satu percontohan di Brebes," kata Erani, Jumat (26/2) di Jakarta.

Wamenkeu Mardiasmo menambahkan, intinya program ekonomi kerakyatan adalah mensinergikan berbagai program yang bertujuan mengembangkan masyarakat pedesaaan. Dengan begitu, antara program penyaluran dana desa, pembangunan infrastrtuktur, program financial inclusion bisa nyambung.

Artinya, jika jika suatu desa sedang mengembangkan sistem perdagangan, akan disupport dengan pembiayaan dari KUR, lalu kemudahan promosi melalui sistem e-commerce, pengembangan koperasinya. Sehingga kegiatan di suatu desa akan lebih optimal. 




TERBARU

Close [X]
×