Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah merancang aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No 125/2022 mengenai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Kepala Badan Pangan Nasional/NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, melalui perpres tersebut persoalan cadangan pangan pemerintah akan melibatkan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), BUMN di bidang pangan yakni Bulog dan RNI berserta anggotanya.
"Kita sekarang sedang membuat aturan turunan, dengan Pak Mendag juga dan teman-teman kementerian lembaga terkait. Ini kita akan siapkan beberapa jumlah cadangan pangan untuk padi, jagung, kedelai itu akan ada di Bulog," kata Arief dalam konferensi pers virtual, Senin (7/11).
Selama ini, pemerintah baru memiliki cadangan beras yang ditugaskan kepada Bulog. Dengan Perpres tersebut akan dilakukan perluasan tugas kepada Bulog untuk cadangan pangan pemerintah ke komoditi lainnya yakni jagung dan kedelai. Saat ini mekanisme implementasi CPP sedang disiapkan pemerintah termasuk pembiayaan.
"Intens dengan Kementerian Keuangan dalam minggu ini kita akan putuskan berapa rate yang akan diterima oleh teman-teman dari BUMN, special rate tentunya untuk stabilisasi pangan dan juga berapa rupiahnya. Sehingga konsepnya bukan seperti PMN tapi pinjaman dengan dana murah," kata Arief.
Baca Juga: Kemenkeu akan Berikan Jaminan Kredit untuk Dukung Cadangan Pangan Pemerintah
Kemudian akan ditentukan angka untuk stok dari CPP, yang terdiri dari berapa turn over, stok level, harga acuan pembelian di tingkat petani, peternak hingga harga acuan di hilir. Mekanisme tersebut akan dikeluarkan secara paralel. Sebab, hingga 2022 ini untuk sementara penentuan harga dan lainnya masih ada di Kementerian Perdagangan.
"Ini semua paralel, karena sampai dengan 2022 ini sementara ini ada di Pak Mendag, ini sekarang komunikasi intens, berikutnya ada di badan pangan untuk penentuan harga dan lain-lain, tapi tetap atas dukungan dari Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN," jelasnya.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, sebagai negara besar sudah semestinya Indonesia memiliki cadangan pangan selain beras. Saat ini CPP masih meliputi beras, jagung dan kedelai. Ke depan Ia berharap akan dilakukan perluasan komoditi yang masuk dalam CPP.
"Masa negara cadangannya cuman beras, kita perlu kedelai, perlu jagung. Termasuk jangka panjang mungkin ayam juga," kata Zulkifli.
Baca Juga: Kementan Targetkan Produksi Kedelai 1,6 Ton Per Hektare Tahun Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
