Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
AN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah merancang kebijakan ekspansif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, namun tetap terarah dan terukur. Ini sebagai wujud dari komitmen pemerintah untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas.
Tentu, "Dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman," tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN 2020 beserta Nota Keuangannya di depan Sidang Paripurna DPR, Jumat (16/8).
Tahun depan, pemerintah bakal menempuh tiga strategi kebijakan fiskal yang ekspansif.
Pertama, memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi.
Kedua, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas.
Ketiga, mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.
Nah, sesuai dengan tema kebijakan fiskal 2020, fokus RAPBN pada lima hal utama.
Satu, penguatan kualitas untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera.
Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Tiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population.
Empat, 9 penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah.
Lima, antisipasi ketidakpastian global.
Dengan fokus pada lima hal tersebut dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif tapi terarah dan terukur, pemerintah mematok defisit anggaran 2020 sebesar 1,76% dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp 307,2 triliun. Dengan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 2.221,5 triliun, serta belanja negara Rp 2.528,8 triliun.
Dalam RAPBN 2020, Presiden menenjelaskan, belanja negara yang sekitar 14,5% dari PDB mengalir untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.
Selain itu, "Belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal," ujar Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
