Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menawarkan beberapa proyek infrastruktur kepada Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) agar bisa dibiayai. Pemerintah akan menyiapkan daftar rincian proyek infrastruktur yang bisa mendapatkan pembiayaan dari AIIB
"Pembiayaannya pun bisa dilakukan sendiri maupu bersama dengan lembaga pinjaman lainnya seperti bank dunia maupun bank investment di eropa," kata Menteri Bappenas/Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro usai pertemuan dengan Presiden AIIB di kantornya, Rabu (29/8).
Adapun daftar proyeknya, pemerintah akan menekankan di beberapa kegiatan. Pertama, pengembangan angkutan massal yang berbasis rel di kota-kota besar, apakah rel yang di bawah tanah atau seperti LRT yang layang (eleveted).
Kedua, di sektor energi terbarukan. Bambang mengatakan, pemerintah memiliki komitmen yang cukup berat, sebab di 2025 mendatang, energi terbarukan bisa menyumbang 23% dari bauran energi.
Ketiga, proyek-proyek infrastruktur yang nantinya strukturnya berupa kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau swasta sekalipun lewat Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
"Jadi nantinya ada pembiayaan dari AIIB yang melalui pemerintah terutama proyek angkutan massal rel. Tapi mungkin akan lebih banyak yang ke swasta, KPBU, dan PINA ini jadi tidak menambah beban utang pemerintah," jelas Bambang.
Ia menekankan, proyek pemerintah yang ditawarkan ke AIIB seperti angkutan massal berbasis rel dan energi terbarukan akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Menurutnya, pemerintah perlu memanfaatkan AIIB lebih banyak daripada mengandalkan surat utang yang saat ini sedang mengalami tekanan dari penguatan dollar AS. Apalagi, bunga dan tenor yang ditawarkan itu lebih kecil dibandingkan bunga di pasar.
Kelebihan lainnya, AIIB seperti multilateral development bank. AIIB tidak memiliki persyaratan tertentu seperti penggunaan teknologi dan keharusan lain yang mengikat. "Jadi tidak ada lagi ikatan khusus terhadap Pemerintah Indonesia," tambah dia.
Bambang sendiri menargetkan daftar proyek yang akan disodorkan ke AIIB bisa selesai pada akhir tahun ini. Sebab, daftar proyek itu perlu dibicarakan terlebih dahulu oleh pihak AIIB. Alasannya, AIIB memiliki satu persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah yakni proyek tersebut sudah dipastikan tidak ada masalah lingkungan dan sosial. Sehingga permasalahan seperti amdal, lahan, dan relokasi penduduk sudah harus diselesaikan terlebih dahulu.
Bambang menambahkan, pembiayaan proyek infrastruktur dari AIIB ini bisa menambah portofolio Indonesia di AIIB. Penyerapan dana dari AIIB oleh Indonesia masih relatif kecil yakni 13% dari total dana yang dialokasikan AIIB sejak 2016. Sementara, penyerapan tertinggi dana AIIB dari India yakni sebesar 25%.
Bambang mengatakan, India sudah lebih siap menawarkan proyek-proyek mana saja yang ingin dibiayai AIIB. "Jadi waktu AIIB berdiri mereka sudah memiliki list proyek yang sudah bersih dan siap untuk dibiayai. Nah kita memang, mungkin terlambat penyiapannya. Makanya sekarang kita harus punya list cukup untuk ditawarkan ke AIIB selama potensinya masih ada kenapa tidak. Apalagi pinjamannya lebih rendah daripada yang ada di pasar," kata Bambang.
Sekadar tahu saja, sebelumnya AIIB telah menyetujui dana investasi sebesar US$ 691,5 juta kepada Pemerintah Indonesia. Modal tersebut untuk membiayai empat proyek infrastruktur.
Keempat proyek tersebut, pertama, proyek modernisasi irigasi strategis dan proyek rehabilitasi mendesak dengan investasi US$ 250 juta dari total US$ 576 juta yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek peningkatan sistem irigasi.
Kedua, proyek perbaikan operasional dan keselamatan bendungan fase II dengan investasi US$ 125 juta dari total US$ 300 juta. Ketiga, proyek nasional perbaikan kumuh dengan investasi US$ 216,5 juta dan keempat, proyek dana pengembangan infrastruktur regional senilai US$ 100 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
