Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah terus berupaya membenahi berbagai kebijakan di sektor pertanian. Bahkan pemerintah berkomitmen untuk mengatasi berbagai hambatan di sektor pertanian dalam waktu tiga bulan ke depan.
Salah satu fokus perbaikan yang akan dilakukan adalah di bidang sarana irigasi pertanian. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil menuturkan, dalam waktu dekat pemerintah akan memetakan secara detail data irigasi.
Pemetaan ini dilakukan untuk mendapat gambaran pasti terkait kondisi irigasi di seluruh wilayah Indonesia. "Presiden ingin data detail mana yang rusak, lokasinya supaya tepat perbaikannya," katanya Senin (18/7).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menambahkan, setelah hasil pemetaan rampung pemerintah akan segera memperbaiki sarana irigasi yang masuk kategori rusak. Nantinya, skema perbaikan sarana irigasi yang rusak ini akan diatur lewat instruksi presiden (Inpres).
Menurut Sofyan, lewat inpres ini pemerintah pusat akan menentukan langsung penggunaan dana alokasi khusus (DAK) untuk membenahi sarana irigasi. "Dengan ini kami langsung akan menugaskan daerah untuk menggunakan DAK untuk itu, tidak boleh untuk keperluan lain," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bilang, perbaikan sarana irigasi sebagai salah satu fokus perbaikan kebijakan di bidang pertanian lantaran sarana tersebut penting dalam menunjang kegiatan pertanian.
"Untuk menaikkan produksi entah itu padi, bawang, semuanya sangat ditentukan irigasi, maka itu akan diperbaiki," katanya.
Sebelumnya, Darmin bilang Presiden Joko Widodo meminta agar para menteri terkait segera menyusun roadmap kebijakan pangan dengan jelas. "Inginnya (penyusunan roadmap) cepat dalam waktu satu bulanan untuk kemudian bisa dijalankan," ujarnya.
Sayangnya, Darmin masih enggan merinci poin-poin yang akan diatur dalam roadmap kebijakan pangan ini. Yang pasti, kata dia, dengan roadmap kebijakan pangan ini harapannya akan bisa memudahkan Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan. Selain itu, Pemerintah dapat mengatasi gejolak harga pangan yang selama ini memicu inflasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
