Reporter: Uji Agung Santosa |
JAKARTA. Pemerintah sedang memfinalisasi penyusunan blueprint sistem logistik nasional. Blueprint ini nantinya akan berbentuk perpres (peraturan presiden) atau permenko dan dalam jangka pendek difokuskan pada pembenahan pelabuhan utama.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi mengatakan pembuatan perpres ini merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden (inpres) 5 tahun 2008 tentang fokus pembangunan ekonomi Indonesia 2008-2009.
“Logistik kita lemah dari aspek regulasi, infrastruktur dan penyedia jasa,” kata Edy di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, Indonesia masih membutuhkan investasi dalam bidang logistik termasuk mendorong pelaku nasional logistik dengan kebijakan yang mendorong daya saing ekonomi.
Dalam blueprint itu, pemerintah berharap mampu menyediakan sistem penyediaan barang dan jasa yang tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, dan harga termasuk dari sisi keamanan. Hal itu untuk mencapai visi pembangunan sistem logistik yang terintegrasi baik lokal maupun global.
“Masalahnya banyak yang harus dibenahi, mulai dari pergudangan, regulasi, birokrasi, pelabuhan, jalan, angkutan dan investasi,” katanya. Dalam jangka pendek, pemerintah akan fokus pada pembenahan pelabuhan utama sebagai pintu masuk perdagangan internasional dan distribusi nasional. Pembahasan terutama dalam penyelesian masalah pelabuhan Tanjung Priok.
Edy menjelaskan, dalam keadaan normal pelabuhan Tanjung Priok menampung lebih dari 2 juta container ukuran 20 feet per tahun, sehingga kesibukan terjadi setiap Kamis sampai dengan Minggu. Dengan kesibukan itu maka tata ruang Tanjung Priok menjadi semrawut dengan banyaknya aktifitas perniagaan.
Selain itu, akses ke pelabuhan yang sempit dan sering rusak menyebabkan terjadinya kemacetan yang parah dan mengganggu kelancaran ekspor sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pemerintah tidak bisa melakukan pembenahan satu persatu, karena aktifitas tidak bisa berhenti dalam waktu lama.
“Pembenahan dilakukan dengan menata kembali tempat-tempatnya termasuk jalan masuk. Pemerintah juga akan mencari solusi cepat untuk melancarkan lows of good. Ini fokus kita,” katanya. Pembenahan itu seiring dengan perbaikan arus dokumen dengan sistem Nasional Single Window (NSW).
Edy menambahkan, dalam minggu-minggu ini pihaknya akan melakukan uji publik. Uji publik diperlukan karena blueprint ini akan menjadi acuan dalam pembangunan sektor logistic yang dilakukan berbagai instansi. Selain itu akan menjadi pegangan dunia usaha yang terlibat disana termasuk investasinya.
Setelah uji publik selesai, aturan ini akan disampaikan ke tingkat menteri atau kabinet untuk pengesahan. Menurut Edy, berdasarkan indeks logistic performance yang dibuat Bank Dunia pada 200, Indonesia berada pada urutan ke-53 dari 150 negara yang disurvai. “Kawasan kita memang lebih baik dari Hanoi,” katanya bangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
