Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mendorong dukungan dan tindakan nyata International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) untuk mendukung transisi energi di Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, pemerintah mendesak penyelesaian mekanisme dan struktur pembiayaan yang transparan dan akuntabel dalam kerangka kerja IPG dan GFANZ.
Hal ini penting agar dana publik dan komersial dapat digunakan dengan cara yang paling efektif dan bertanggung jawab.
Selain itu, pemerintah mendorong agar proses yang telah berjalan baik ini terus dilanjutkan menuju peluncuran Comprehensive Investment and Policy Plan Indonesia pada Agustus mendatang.
"Kami juga mengingatkan pentingnya proyek percontohan yang saat ini sedang dibahas, yang diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan kita dalam tahun ini," ujar Jodi kepada Kontan.co.id, Senin (15/5).
Baca Juga: Investasi Transisi Energi Masih Jalan di Tempat
Dihubungi secara terpisah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) tengah menyiapkan sejumlah proyek terkait transisi energi.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Dadan Kusdiana mengatakan, rencananya akan ada proyek bidang energi baru dan terbarukan (EBT) yang akan diajukan pendanaannya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JPET).
Dadan menyebut, saat ini sedang disusun Comprehensive Investment Plan (CIP). Setelah penyusunan CIP selesai, pemerintah akan memfasilitasi pelaksanaannya.
"(Penyusunan CIP ditargetkan selesai) Agustus tahun ini," ujar Dadan kepada Kontan.co.id, Senin (15/5).
Sebelumnya, Dadan menyatakan, Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) yang berlokasi di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta resmi diluncurkan pada Kamis (16/2/2023).
Sekretariat JETP ini merupakan hasil dari G20 November 2022 di Bali. Adapun peresmian ini menjadi tanda dimulainya implementasi JETP yang akan mendukung percepatan program transisi energi di Indonesia.
“Beberapa kegiatan utama di JETP ialah pengembangan energi bersih secara khusus renewable energy, percepatan pensiun PLTU batubara, dan program untuk membantu peningkatan efisiensi energi,” jelasnya di Kementerian ESDM, Kamis (16/2).
Dadan bilang, kegiatan tersebut tertuang di dalam join statement yang juga akan memfasilitasi pengembangan industri pendukung EBT. Artinya Indonesia tidak hanya agresif membangun pembangkit saja tetapi juga mengembangkan sisi industrinya.
Seperti diketahui, Indonesia menyimpan kekayaan material berupa mineral yang dapat mendukung proses transisi energi.
“Sekretariat fungsinya adalah melakukan koordinasi, komunikasi, dan melakukan kegiatan harian, kami akan dapat dukungan dari Asian Development Bank (ADB), International Energy Agency (IEA), dan negara sahabat,” tandas Dadan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, belum adanya kejelasan pihak Amerika Serikat terkait komitmen pendanaan transisi energi melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang digagas pada KTT G20 di Bali November 2022 lalu.
Hal itu setelah dirinya melakukan kunjungan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.
Lewat skema pendanaan tersebut, Indonesia bersama beberapa mitra bakal memobilisasi dana US$ 20 miliar dalam waktu 3-5 tahun ke depan.
Untuk mendukung transisi energi bersih lewat cara-cara seperti mereduksi emisi di sektor ketenagalistrikan, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan.
Adapun, model skema pendanaan JETP pertama kali diinisiasi pada pertemuan COP26 di Glasgow tahun 2021 lalu. Dalam perhelatan itu, Afrika Selatan dan International Partners Group (IPG) yang terdiri atas Prancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa mengumumkan skema pendanaan JETP jangka panjang sebesar US$ 8,5 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
