Pemerintah dan BI lanjutkan burden sharing tahun 2022, begini efeknya ke inflasi

Jumat, 27 Agustus 2021 / 06:15 WIB

Reporter: Bidara Pink | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk melanjutkan skema burden sharing dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan inflasi. Meski begitu, ekonom melihat kenaikan inflasi akibat burden sharing tidak akan signifikan.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman melihat, skema pembagian beban ini memungkinkan meningkatkan inflasi. Namun, inflasi tidak akan meningkat signifikan dan masih akan berada dalam kisaran sasaran BI yang sebesar 2% - 4%.

“Kami memperkirakan inflasi tahun 2022 akan kan berada di kisaran 3,10%,” ujar Faisal kepada Kontan.co.id, Rabu (25/8).

Bila dibandingkan dengan pergerakan inflasi di tahun ini maupun tahun 2020, inflasi memang lebih tinggi di tahun depan. Menurut Faisal, peningkatan inflasi ini seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlangsung sehingga meningkatkan permintaan.

Faisal juga optimistis angka kasus harian terus bisa ditekan, ditambah adanya vaksinasi yang dipercepat sehingga pembatasan aktivitas akan dilonggarkan, menaikkan mobilitas masyarakat, dan berujung pada peningkatan perputaran uang.

Selain itu, insentif pajak untuk konsumen kemungkinan besar akan selesai sehingga ada normalisasi harga di tahun depan.

Namun, inflasi masih tetap bergerak terbatas karena di sisi lain, bank sentral Amerika Serikat (AS) kemungkinan melakukan pengetatan kebijakan moneter (tapering off) sehingga menurunkan harga-harga komoditas.

“Hal ini akan berdampak pada penurunan harga-harga input produksi dan harga energi. Harga emas yang merupakan salah satu penyumbang terbesar inflasi diprediksi juga akan turun,” tandasnya.

Asal tahu saja, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah melanjutkan burden sharing melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III untuk pelaksanaan pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan APBN 2022.