Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah kembali melakukan pengampunan pajak atawa tax amnesty jilid II kembali mendapat sanggahan. Kali ini dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang menyebut, tax amnesty juga harus diberikan kepada pelaku ekonomi kecil.
"Jangan hanya fokus ke ekonomi raksasa," kata dia dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Sabtu (22/5).
Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah sudah pernah memberikan tax amnesty. Namun, saat digulirkan, ternyata tak banyak dana milik pengusaha yang disimpan di luar negeri yang bisa kembali ke Tanah Air.
Gobel pun meminta agar rencana pemberian tax amnesty jilid II ini harus jelas apa tujuannya dan siapa sasarannya. "Jangan sampai cuma memutihkan dana di luar negeri tapi gagal melakukan repatriasi. Harus ada kombinasi keduanya," tegas dia.
Namun Gobel mengaku lebih peduli pada pemihakan terhadap pelaku ekonomi kecil. "Program KUR banyak terhambat karena petani, pedagang kecil, peternak, dan nelayan terkena OJK Checking atau yang dulu dikenal sebagai BI Checking," kata Gobel.
Baca Juga: Pemerintah wacanakan tax amnesty jilid II, pengamat: Jangan terburu-buru
Sehingga pelaku ekonomi kecil ini gagal mendapatkan kredit untuk mengembangkan usahanya di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan beragam usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
Padahal sesuai visi Presiden Jokowi tentang membangun dari pinggiran dan dari desa, maka prioritas tertinggi pemerintah seharusnya menata dan memihak ekonomi kecil dan ekonomi desa.
"Itu artinya pedagang kecil, petani, nelayan, dan peternak," tambah dia.
Gobel pun mengakui, sejumlah program ke arah itu sudah banyak dan konkret. "Namun dalam praktiknya ada hambatan tadi. Ini harus diselesaikan. Perlu terobosan, keberanian, dan pemihakan," kata dia.
Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, sektor UMKM ini banyak menyerap tenaga kerja. “Bahkan di sektor pertanian dan peternakan menyangkut ketahanan nasional dan fundamen ekonomi nasional karena terkait dengan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” pungkas dia.
Selanjutnya: Pemerintah berencana mengubah skema tarif PPh orang pribadi, simak saran pengamat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
