Reporter: Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA.Percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur, khususnya Papua, diharapkan segera dapat di realisasikan dengan segara. Pasalnya, hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi meminta agar pemerintah pusat tidak hanya mengumbar janji saja. "Kami sampaikan ke pemerintah pusat jangan ngomong tok, tapi duitnya tidak sampai. Kami minta presiden untuk segera direalisasikan," katanya seusai rapat Kabinet di Istana Kepresidenan, Kamis (20/1).
Dalam rapat kabinet tersebut, Abraham sekaligus menyampaikan mengenai program-program percepatan pembangunan di daerah sebut saja pembangunan pabrik semen di Manokwari yang diusahakan dapat dibangun dalam jangka waktu tidak terlalu lama. Kemudian pembangunan lahan nasional untuk ternak. "Kita butuh dana untuk membangun ini. Bila tidak terlaksana tahun ini maka akan kurangi rasa kepercayaan masyarakat Papua," katanya.
Terkait dana otsus yang mencapai Rp10,3 triliun dimana Papua mendapatkan Rp3,3 triliun, Papua Barat Rp1,3 triliun dan sisanya untuk Aceh Rp4,4 triliun. Abraham dana itu tidak lah besar, mengingat kendala kondisi alam di Papua.
Sementara itu, di lain pihak Gubernur Papua Barnabas Suebu dalam program percepatan pembangunan daerahnya menyampaikan 4 program strategis yakni pertama, kawasan ekonomi hijau di Membramo. Kedua, kawasan economic hijau timika, selatan Papua. Ketiga, kawasan pembangunan industri pangan dan energi di Merauke. Program keempat,adalah yang berdimensi pemerataan dan keadilan bagi rakyat yang didukung oleh PNPM Mandiri.
Kemudian Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam meminta dukung pemerintah untuk percepatan daerahnya dalam fokus pada program pertambangan. Nur Alam menjelaskan Sulawesi Tenggara memiliki potensi tambang yang sangat besar sebut saja potensi emas mencapai 1.275.000 ton, dengan pengelolaan 300 ribu per gram, jadi potensial emas kita mencapai Rp337 ribu triliun.
Potensi nikel mencapai 97 milyar ton dimana dari angkat itu sekitar 37% dapat dikelola menjadi biji nikel atau vero nikel. Atau 87ribu juta ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp48ribu triliun. Potensi aspal mencapai sekitar 3,8 milyar ton atau dapat digunakan untuk kepentingan aspal dalam negeri sampai 200 tahun yang akan datang.
Terkait paparan program ini, Nur Alam menjelaskan bahwa Presiden langsung memberikan arahan khusus kepada Kementrian Kehutanan, Kemenrian ESDM, dan Kementrian Lingkungan Hidup. " Untuk berikan atensi terkait sekitar Undang-undang di lingkungan kementrian masing-masing. Jangan ada alasan masing-masing untuk bertahan di undang undangnya sendiri," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
