Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai kualitas pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Tanah Air masih belum menunjukkan hasil positif. Sebab, faktor pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan sektor konsumsi rumah tangga ketimbang belanja modal APBD.
Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD mengatakan, baru-baru ini pihaknya menggelar survei di 200 kabupaten/kota terkait peran APBD dalam optimalisasi pertumbuhan ekonomi daerah.
"Temuan kami dalam survei justru belanja pegawai yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," kata dia, dalam diskusi peningkatan integritas kepala daerah di Jakarta, Senin (21/12).
Menurut dia, realisasi belanja modal di daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah masih minim serapannya. Padahal, kalau serapan tersebut dapat dioptimalkan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat bisa berkualitas, yakni bisa menarik masuknya investor.
Nah, akar masalah utama pengelolaan anggaran daerah hingga sekarang ini masih terkendala persoalan klasik. Yakni, koordinasi dengan antar dinas berlangsung buruk.
"Contohnya, dinas pariwisata ingin melakukan program wisata unggulan, tapi dalam pelaksanaannya tidak mendapat dukungan dinas pekerjaan umum untuk penyediaan infrastruktur jalan," ujar dia.
Selain itu, pengelolaan APBD juga kerap tersandara kepentingan politik di DPRD masing-masing kabupaten/kota. "Sebanyak 25% perencanaan anggaran di daerah bisa berubah karena sistem politik yang terjadi," kata Robert.
Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Batang, Jawa Tengah mengakui, tingginya intensitas kepentingan DPRD dalam penganggaran daerahnya. Ia memproyeksikan, hingga Desember mendatang serapan anggaran akan lebih dari 80% dari alokasi sekitar Rp 1,37 triliun.
Selain serapan yang tinggi, pemerintah daerah juga kewajiban untuk meemastikan berjalan program pembangunan serta kualitasnya.
"Sudah rutin di Batang, pemenang lelang proyek membacakan fakta integritas saat penandatangan kontrak, selanjutnya setelah tahapan konstruksi berjalan kami mengundang Universitas Negeri Semarang untuk lakukan pengecekan," jelas Yoyok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
