kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.948.000   47.000   2,47%
  • USD/IDR 16.541   37,00   0,22%
  • IDX 7.538   53,43   0,71%
  • KOMPAS100 1.059   10,21   0,97%
  • LQ45 797   6,35   0,80%
  • ISSI 256   2,43   0,96%
  • IDX30 412   3,30   0,81%
  • IDXHIDIV20 468   1,72   0,37%
  • IDX80 120   1,05   0,88%
  • IDXV30 122   -0,41   -0,34%
  • IDXQ30 131   0,79   0,61%

PDIP goyang kebijakan Jokowi


Senin, 23 Maret 2015 / 18:16 WIB
PDIP goyang kebijakan Jokowi
ILUSTRASI. Promo Traveloka 3P 02 - 31 Oktober 2023, Dapatkan Diskon Tiket Bus Hingga Rp 50.000


Reporter: Agus Triyono | Editor: Mesti Sinaga

JAKARTA. PDI Perjuangan, partai pengusung utama Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden 2014 mulai menggoyang Jokowi.

Partai banteng mempertanyakan sejumlah kebijakan presiden yang mereka usung tersebut. Salah satunya, kebijakan perubahan skema subsidi bahan bakar minyak beberapa waktu lalu.

Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR dari Fraksi PDIP, menilai kebijakan yang diambil Jokowi tersebut telah menyengsarakan kehidupan rakyat, khususnya golongan menengah ke bawah.

Menurut Rieke, akibat kebijakan pencabutan subsidi BBM harga sejumlah bahan kebutuhan pokok menjadi tidak menentu dan semakin liar. Kebijakan tersebut juga telah membuat mengangkat harga beberapa komoditas penting bagi kehidupan masyarakat.

Selain kebijakan subsidi BBM, Rieke juga menyoroti rencana Jokowi menaikkan iuran untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.  Dia menilai rencana tersebut belum tepat dilakukan.

Rieke meminta pimpinan DPR segera membentuk panitia kerja agar pergerakan harga bahan kebutuhan pokok tidak semakin liar dan merugikan masyarakat. 

“Kami minta pimpinan DPR agar panja lintas komisi sebagai bagian dari pengawasan segera dibentuk, ini penting agar dalam mengambil kebijakan pemerintah tidak seenaknya,” kata Rieke.

Anggota DPR Fraksi PDIP yang lain, Masinton Pasaribu juga buka suara. Dia mempermasalahkan kebijakan Jokowi yang secara sepihak membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan menjadi kepala Polri.

Masinton berharap, pimpinan DPR menolak menindaklanjuti surat pencalonan Badrotin Haiti menjadi kepala Polri sebelum Jokowi menjelaskan alasan pembatalan pencalonan Budi Gunawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×