PBB luncurkan program baru untuk pacu investasi SDGs di Indonesia


Sabtu, 04 Desember 2021 / 21:25 WIB
PBB luncurkan program baru untuk pacu investasi SDGs di Indonesia


Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia meluncurkan program kerjasama lembaga PBB yang berjudul Mempercepat Investasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia/Accelerating Sustainable Development Goals (SDGs) Investment in Indonesia – ASSIST.

Program ini membuka jalan bagi mekanisme investasi dan pembiayaan baru yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs di Indonesia. Program ini juga memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif dari sumber pemerintah dan non-pemerintah (misalnya, publik, swasta, dan Syariah) untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs sebesar US$ 4,7 triliun.

Dipimpin Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, empat lembaga PBB yaitu United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Children's Fund (UNICEF), dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) bekerja bersama pemerintah Indonesia untuk menutup kesenjangan pendanaan untuk SDGs.

“Pencapaian SDGs membutuhkan sumber daya dan dana yang sangat besar. Kuncinya ada pada pemanfaatan pembiayaan yang telah ada dan sumber pembiayaan baru. Kita harus meneruskan semangat kolaborasi dan kemitraan untuk Dekade Aksi ini," kata Julliand dalam keterangannya, Sabtu (4/12). 

Baca Juga: Kebijakan insentif PPN properti diharapkan diperpanjang pada 2022

"Peluncuran program ini dilakukan hanya dua hari setelah Indonesia menjadi Presiden G20. Ini adalah saat yang tepat untuk membahas pembiayaan SDGs, yang telah menjadi komitmen Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas kerjasamanya dalam pelaksanaan Program ASSIST," ungkapnya.

Di bawah program ini, PBB akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk penerbitan obligasi dan sukuk tematik bertema SDGs, instrumen blended finance, dan pinjaman terkait SDGs bersama pemangku kepentingan lainnya yang meliputi lembaga keuangan lokal, mitra pembangunan, serta asosiasi dan aktor non-pemerintah. 

Program ini juga memberikan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan terkait, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dipimpin oleh perempuan dan pemuda, dan memberi mereka pengetahuan untuk mengakses pembiayaan guna mendorong bisnis hijau dan berkelanjutan.

Luky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia bilang pihaknya percaya program ini akan meningkatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mendorong lebih banyak aktor untuk juga mengambil bagian dalam me-reorientasi investasi dan upaya untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

"Langkah kolaboratif dan strategis ini juga menyoroti pendekatan Indonesia yang inovatif dan berorientasi ke depan dalam mengumpulkan pendanaan baru untuk proyek-proyek TPB, memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang tepat dalam 9 tahun terakhir menuju 2030," paparnya.

Baca Juga: Disambut positif, 57 eks pegawai KPK yang tak lulus TWK akan diangkat jadi ASN Polri

“Kesenjangan pendanaan untuk SDGs Indonesia telah meningkat sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Indonesia harus menyeimbangan pemulihan ekonomi dan kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ke depan, kita perlu melakukan investasi tambahan untuk SDGs di masa transisi ini,” timpal Vivi Yulaswati, Kepala Sekretariat SDGs, Kementerian PPN/Bappenas.

Sementara Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Norimasa Shimomura menyatakan Sektor publik dan swasta termasuk lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat madani memiliki peran penting untuk menutup kesenjangan pembiayaan SDGs. 

Enrico Hariantoro, Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK menambahkan kemajuan telah dicapai untuk memastikan ekosistem pembiayaan Indonesia mendukung kebutuhan pembiayaan SDGs. 

Program ASSIST dimulai pada April 2021 setelah pengajuan proposal yang dipimpin oleh UNDP ke UN Joint SDG Fund berhasil mendapat persetujuan. Indonesia adalah salah satu dari empat negara yang menerima total pendanaan sebesar 9,7 juta dolar AS dari 155 proposal dari lebih dari 100 negara.

Dengan dukungan Program ASSIST, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan surat utang negara bertema SDGs (SDG Bond) yang pertama di Asia Tenggara sebesar 500 juta euro. Program ini akan terus berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Financial Modeling & Corporate Valuation Fundamental Supply Chain Planner Development Program (SCPDP)

[X]
×