kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Payah, setengah kebutuhan benih dalam negeri harus diimpor dari luar


Rabu, 12 Oktober 2011 / 17:20 WIB
Payah, setengah kebutuhan benih dalam negeri harus diimpor dari luar
ILUSTRASI. Layar menampilkan pergerakan perdagangan saham di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.


Reporter: Eka Saputra | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Anggota Komisi IV DPR RI Ma'mur Hasanuddin mendesak Menteri Perindustrian agar memberikan prioritas terhadap sektor industri pertanian dan kelautan. Menurut Ma'mur, hal tersebut demi mendukung upaya agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat dalam hal pangan.

“Untuk mendukung swasembada pangan, kita membutuhkan 514.000 benih tanaman pangan. Saat ini industri dalam negeri baru bisa menyediakan setengah dari kebutuhan. Untuk itu, pemerintah harus menggalakkan sektor industri perbenihan,” ujarnya (12/10). Nah, selama ini, setengah dari kebutuhan benih tanaman pangan masih diimpor, baik itu benih beras, jagung, kedelai, kentang, atau kacang tanah.

Ma`mur juga mengungkapkan, selama ini, pemerintah hanya memperhatikan hasil akhir tanaman pangan yang selalu bermasalah karena perilaku kinerja operator logistik yang dinilai kurang memuaskan. Imbasnya, penyediaan pangan pun tidak dapat mencapai target.

“Benihnya impor, pangannya impor, bagaimana ini? Sebaiknya perhatian diberikan pada penyediaan benih dalam negeri. Kalau benih dalam negeri tersedia, sesuai karakter tanah, kan pangannya juga tersedia,” tandasnya.

Ia menyatakan benih yang diproduksi di Indonesia sangat memungkinkan untuk dikembangkan agar memberi hasil yang lebih memuaskan. Faktanya, Thailand dan Vietnam masih mendatangkan benih jagung hibrida sebanyak 1.360 ton dari Jawa Timur di tahun 2011 ini.

Terkait politik anggaran, ia berjanji akan mendesak Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan agar memberikan dukungan terhadap pelbagai langkah menuju kedaulatan pangan ini. “Tentu dibutuhkan juga dukungan segenap anggota Badan Anggaran DPR RI dan Menteri Keuangan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×