Reporter: Fahriyadi | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, diam-diam menawarkan kepada dua operator air Jakarta PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) untuk merenegosiasi kontrak kerjasama.
Tapi dua perusahaan operator penyedia air bersih Jakarta tersebut meminta Pemerintah provinsi DKI Jakarta menghormati kontrak yang sedang berjalan. Lantaran Palyja dan Aetra mengklaim telah berupaya terus meningkatkan layanan kepada warga Jakarta.
Mereka bahkan mengancam akan menuntut ganti kerugian jika Pemda DKI Jakarta memutuskan kontrak sepihak, ataupun dengan cara mengambil alih konsesi yang mereka garap. Sekretaris Perusahaan PT Aetra Bambang Hernowo menyebutkan, proses yang tengah berlangsung saat ini adalah renegosiasi kontrak. "Kami dengan PAM Jaya sedang membahas pasal perjanjian kontrak yang baru, dari mulai masteplan hingga struktur biaya," ujarnya kepada KONTAN, Senin (8/4).
Menurutnya, evaluasi terhadap kontrak kerjasama antara Aetra dengan PAM Jaya juga masih berlangsung. Namun, Aetra memastikan tetap berkomitmen terus memperbaiki layanan dan kualitas air bersih kepada pelanggan.
Jika Pemprov DKI memutus kontrak, Bambang memastikan Aetra akan menuntut kompensasi berupa denda penalti, ditambah proyeksi laba yang akan diperoleh Aetra hingga akhir masa konsesi. "Jumlahnya, kami tak tahu persis tapi besar. Kami yakin itu tidak akan terjadi karena sama-sama menghargai kontrak," jelas Bambang.
Meyritha Maryanie, Corporate Communications & Social Responsibilities Division Head PT Palyja menyatakan, pihaknya belum mengetahui kabar keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil alih. "Jadi mengenai kabar akuisisi, silakan ditanyakan langsung kepada pemegang saham," katanya kepada KONTAN, (8/4).
Palyja menegaskan menghormati kontrak kerjasama sebagai mitra PT PAM Jaya. Palyja juga mengklaim selalu bersikap positif dan profesional dalam memberikan pelayanan air bersih ke warga Jakarta. Atas dasar itu, Palyja tidak berpikir akan menuntut kompensasi jika kontrak yang akan habis tahun 2023.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menegaskan, keinginan agar ada perbaikan tata kelola air bersih di Ibukota. "Kami ingin pengelolaan air bersih di Jakarta benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat," tandasnya. Soal akuisisi Jokowi bilang masih mengkajinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
