Pakar UI Usul Penanganan Politik Uang Dimasukkan dalam RUU Pemilu

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guru Besar Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI), Valina Singka Subekti mengusulkan menghentikan praktik praktik jual-beli suara alias politik uang dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) di tanah air.

Menurutnya, hal tersebut menjadi hal paling krusial dan mendesak untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang saat ini tengah bergulir.

"Saya kira ini harus kita basmi, politik uang ini harus kita hentikan. Kenapa? Oleh karena politik uang telah merusak kebebasan memilih, merusak kesetaraan kompetisi, dan juga legitimasi hasil pemilu," ujarnya dalam RDPU bersama Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Kredit Rp 394 Triliun pada 2027, KUR Dominan

Valina menjelaskan, kemenangan calon pemilu yang ditopang oleh politik uang merugikan sistem keterwakilan publik. Selain merusak proses kompetisi yang sehat, praktik ini juga dinilai menggeser pemilih dari pertimbangan kapasitas kandidat menjadi sekadar transaksi ekonomi sesaat.

"Mereka terpilih bukan karena benar-benar adalah karena kapasitasnya, tapi oleh karena katakanlah politik uang, ataukah for trading, jual-beli suara, juga sudah banyak risetnya begitu ya," jelasnya.

Guna membenahi sistem tata kelola pemilu, UI mendorong perluasan cakupan larangan politik uang dalam regulasi terbaru. Pengetatan aturan ini diusulkan mencakup berbagai modus baru, termasuk penggunaan transaksi digital hingga keterlibatan pihak ketiga.

Selain perbaikan dalam hal pembuktian dan perlindungan saksi, perkuatan penegakan hukum juga memerlukan mekanisme sanksi yang memberikan efek jera. Penindakan tegas diperlukan agar pasangan calon tidak menyalahgunakan sumber daya finansial dalam kontestasi.

"Kami juga mengusulkan untuk menerapkan sanksi diskualifikasi, pembatalan pencalonan atau keterpilihan terhadap calon atau pasangan calon yang terbukti melakukan, memerintahkan, membiayai, atau menyetujui politik uang," pungkasnya.

Baca Juga: Dewan Pers: Pendapatan Iklan Digital Timpang, 80% Dikuasai Platform, Media 20%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News