Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Rencana penambahan saham baru (rights issue) PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) semakin matang. DPR sudah berencana membahas penerbitan saham baru itu sebelum pertengahan Oktober mendatang.
Komisi VI DPR sudah mulai membentuk Panja Privatisasi Bank Mandiri dan BNI. "Panitia Kerja akan mulai bekerja setelah Lebaran nanti," kata Airlangga Hartarto, Ketua Komisi VI DPR, saat rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (6/9).
Airlangga menjanjikan, Panitia Kerja DPR bakal bekerja efektif dan optimal sebab waktu yang tersisa untuk menerbitkan saham baru tinggal sedikit lagi. Dia berharap, penjualan saham baru nanti bisa mendapatkan dana yang cukup besar terutama untuk memenuhi aturan baru Giro Wajib Minumun (GWM) Bank Indonesia (BI). "Sebab, aturan ini membuat dana Bank Mandiri tersedot ke Bank Indonesia sekitar Rp 8 triliun," kata Airlangga.
Sementara, Kementerian BUMN malah berharap, DPR bisa menyetujui privatisasi itu sebelum tanggal 5 Oktober 2010. Sebab, mereka harus mengejar waktu untuk mendapatkan restu Bursa Efek Indonesia (BEI). "BNI direncanakan pada awal Desember, sedang Mandiri pada pertengahan Desember," kata Menteri BUMN Mustofa Abubakar.
Sebelumnya, Kementerian BUMN memprediksi, kedua bank pelat merah itu bisa mendapatkan dana segar Rp 15 triliun hingga Rp 20 triliun dari aksi korporasi tersebut. Seperti ditulis KONTAN beberapa waktu lalu, dana hasil penerbitan saham baru tersebut akan digunakan untuk memperkuat permodalan Mandiri dan BNI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
