Reporter: Dyah Megasari |
JAKARTA. Pemerintah belum berhasil memutuskan tentang konsep pembiayaan studi kelayakan proyek Jembatan Selat Sunda. Masih terjadi beda pandangan yang prinsip atas proyek yang ditaksir lebih dari Rp 100 triliun tersebut.
”Terus terang saja memang belum ada kata kesepakatan antara apakah menggunakan APBN atau tidak. Saya tetap kekeuh mengatakan non-APBN,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (28/2/2013).
Menurut Hatta, beda pandangan itu terjadi antara Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dan sejumlah menteri terkait lainnya. Agus menginginkan studi kelayakan dilakukan sendiri oleh pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara menteri lain, termasuk Hatta, menginginkan studi kelayakan tidak dari APBN.
”Semua itu maksudnya baik, tapi yang penting buat kita adalah bagaimana ini bisa dilaksanakan dengan tetap menjaga akuntabilitasnya,” kata Hatta.
Masih adanya beda pendapat tentang konsep pembiayaan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda, kata Hatta, menyebabkan pembahasan ditarik sampai tingkat Wakil Presiden Boediono. Wacana terakhir yang muncul dalam pembahasan adalah melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dalam proyek tersebut.
Saat ditanya apakah dana BUMN kuat membangun megaproyek tersebut, menurut Hatta, ada kemungkinan bisa jika ada sinergi yang solid. Alternatif lain adalah kolaborasi antara BUMN dan swasta.
”Sebab kalau pakai APBN, kasihan yang lain. Proyek itu sekitar Rp 180 triliun. Studinya saja Rp 1 triliun. Kalau mau pakai APBN, kita masih perlu irigasi, jalan-jalan pedesaan, rumah sakit, dan infrastruktur yang lain,” kata Hatta.
Hatta berharap pada Maret ini pembahasan bisa dilanjutkan kembali sehingga paling tidak studi kelayakan bisa dimulai tahun ini.
Ekonom Faisal Basri berpendapat, proyek Jembatan Selat Sunda adalah proyek sesat. Dari sisi pembiayaan, swasta tidak mungkin mau mengeluarkan anggaran yang cukup masif tanpa adanya dukungan pemerintah melalui kucuran APBN.
”Mana ada swasta mau mengeluarkan dana untuk membiayai proyek yang anggarannya sangat besar dan baru mulai mendapatkan pemasukan 15 tahun kemudian,” kata Faisal.
Udang dibalik batu yang dimaksud Faisal adalah konsesi kepada pihak swasta. Ini bisa berupa konsesi lahan yang luas di Sumatera dan Jawa. (Kompas cetak/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
