kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Moratorium PNS mungkin akan tetap jalan di 2013


Kamis, 20 Desember 2012 / 07:36 WIB
Moratorium PNS mungkin akan tetap jalan di 2013
ILUSTRASI. Aktivitas pendidikan vokasi perhotelan dan pariwisata PT IDeA Indonesia Akademi Tbk.


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

TERNATE. Pemerintah belum memutuskan nasib moratorium atau penghentian sementara penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) di 2012. Tapi kemungkinan yang ada, pemerintah berencana untuk melanjutkan kebijakan ini di 2013.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Kamis (20/12).

Azwar menuturkan, sebenarnya keputusan nasib moratorium ini akan diputuskan pada rapat dengan Wakil Presiden pada Jumat (21/20). Yang pasti ke depan pemerintah tetap memberlakukan down sizing atau pengetatan penerimaan CPNS.

Pemerintah hanya akan buka CPNS sekitar 60 ribu formasi di 2013. "Tahun 2012 ini kami buka 60 ribu formasi. Tidak mau jor-joran," ujarnya.

Dari 60 ribu formasi yang disediakan, hanya terpenuhi sekitar 16 ribu formasi. Itu terdiri dari 13 ribu jalur umum dan 3 ribu jalur ikatan dinas.

Dalam kesempatan itu, Azwar Abubakar juga menekankan agar rekruitmen CPNS yang selama ini banyak diwarnai dengan KKN, segera ditinggalkan. Pemerintah sendiri sudah berupaya menghilangkan praktek-praktek ini dengan sejumlah strategi. Misalnya saja melalui analisa jabatan, sistem rekruitmen secara elektronik, hingga testing dengan sistem elektronik.
           
Ekses dari praktek KKN itu adalah banyaknya PNS yang kompetensinya rendah. "Yang dibutuhkan tidak ada, sementara yang ada tidak dibutuhkan," imbuhnya. Dalam hal ini, Menteri menekankan pentingnya pendidikan bagi pegawai yang sudah ada.

“Saya minta kepada pemda untuk mengalokasikan anggaran untuk pendidikan pegawai, setidaknya 12 hari dalam setahun,” tambahnya.

Namun, diingatkannya agar Pemda juga memangkas anggaran pegawai menjadi sekitar 40% dari APBD.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×