Reporter: Dani Prasetya | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) akan mengalami potensi kehilangan sekitar Rp1,2 miliar per hari apabila Kementerian Perhubungan memutuskan menghentikan operasi 12 unit pesawat jenis MA-60.
"Kita akan kehilangan Rp1,2 miliar per hari kalau semua MA-60 di-grounded," ucap Direktur Utama PT MNA Sardjono Djony, di sela rapat dengar pendapat (RDP) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, PT MNA, Basarnas, dan BMKG dengan Komisi V DPR RI, Rabu (18/5).
Perhitungan potensi kehilangan itu dikalkulasi dari setiap pendapatan per hari yang dihasilkan dari pengoperasian pesawat jenis MA-60 itu pada semua rute yang dijalankan. "Perhitungannya dari revenue (pendapatan) yang seharusnya kita dapatkan per hari," kata dia.
Pada RDP yang digelar setelah PT MNP selesai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Anggota Komisi V Abdul Hakim mempertanyakan efek negatif dan potensi kehilangan yang bakal terjadi apabila regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, memutuskan menghentikan operasi semua pesawat buatan Xian Aircraft tersebut.
Saat dikonfirmasi di sela RDP, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bhakti menjelaskan, mekanisme penghentian operasi sebenarnya tidak bergantung pada hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).Apalagi hasil investigasi KNKT paling cepat dapat diketahui dalam empat bulan. "Karena keputusan grounded itu ada pada regulator," ujar dia.
Saat ini, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tengah melaksanakan audit terhadap semua armada berjenis MA-60. Audit itu meliputi segi operasional, kapabilitas pilot, pelatihan sumber daya manusia, rute penerbangan, dan hal lainnya.
Audit itu telah dilaksanakan sejak minggu lalu. Herry memperkirakan, hasil audit itu telah dapat diketahui dalam minggu ini. Artinya, apabila ternyata dalam proses audit ditemukan hal yang tidak sesuai dengan standar penerbangan maka nasib armada itu ditentukan pada minggu ini.
Mengenai kedatangan dua pesawat berjenis sama yang dijadwalkan tiba pada 19-20 Mei 2011 itu, Herry menyebutkan, belum ada petugas dari kementeriannya yang dikirim ke China untuk memeriksa kelayakan armada pesanan itu.
"Ditjen belum kirim orang cek ke sana. Mereka harus mengecek pesawat itu sebelum didatangkan ke sini. Jadi diundur atau tidak, tidak tahu. Sampai sekarang belum ada permintaan dari Merpati tentang hal itu," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
