/2026/10/01/513367910.jpg "Menperin Sarmuji Bidik Pertumbuhan Industri Lebih Cepat, Ini Strateginya")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji menargetkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengambil peran lebih besar dalam mendorong ekspansi industri nasional. Ia ingin kementerian tidak hanya menjalankan fungsi regulator, tetapi juga menjadi penggerak percepatan pertumbuhan sektor industri.
Hal tersebut disampaikan Sarmuji setelah menggelar rapat bersama sejumlah direktorat jenderal di lingkungan Kemenperin pada Senin (5/10/2026).
Menurut Sarmuji, keberadaan Kemenperin harus memberikan dampak yang terukur terhadap perkembangan industri yang berada dalam pembinaannya. Dengan demikian, keberadaan kementerian diharapkan tidak sekadar bersifat administratif maupun regulatif.
"Andaikan Kemenperin itu enggak ada, industri-industri itu masih bisa berjalan apa enggak? Kalau masih bisa berjalan, jadi logikanya harus dibalik. Karena kita sudah terlanjur ada Kemenperin dan mereka juga ada, maka keberadaan Kemenperin harus menjadi faktor akseleratif terhadap industri-industri di bawah naungan Kemenperin," ujar Sarmuji.
Ia mengatakan penguatan industri merupakan salah satu faktor penting untuk menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6%. Menurutnya, industri memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi sekaligus penyerapan tenaga kerja.
Baca Juga: APINDO Dukung Kewenangan AMDAL ke Daerah, Minta Standar Nasional Tetap Diperkuat
"Karena hanya dengan industri yang tumbuh cepat pertumbuhan ekonomi kita juga akan bisa terangkat seperti target Pak Presiden 6 persen. Kalau pertumbuhan industrinya nggak tinggi, akan sulit dicapai pertumbuhan ekonomi 6 persen," katanya.
Sarmuji Ingin Tinggalkan Legacy
Sarmuji juga menekankan perlunya menghasilkan sejumlah langkah strategis selama masa kepemimpinannya di Kemenperin. Ia berharap kebijakan dan penguatan sektor industri yang dilakukan dapat menjadi legacy selama menjalankan tugas sebagai Menperin.
Untuk mencapai hal tersebut, menurut Sarmuji, Kemenperin tidak dapat bekerja sendiri. Penyelesaian berbagai persoalan industri membutuhkan koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia menyebut sejumlah persoalan industri berkaitan dengan kewenangan kementerian lain, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Keuangan.
Salah satu contohnya adalah kebijakan impor. Sarmuji menilai pembukaan impor yang terlalu luas tanpa mempertimbangkan kondisi industri domestik berpotensi memberikan tekanan terhadap produsen dalam negeri untuk sejumlah jenis barang.
"Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain itu harus kita perkuat, karena banyak problem yang penyelesaiannya itu tidak di Kementerian Perindustrian saja," ucapnya.
Baca Juga: RUU Ketenagakerjaan Batasi Outsourcing, API Khawatir UMKM Tekstil Terdampak
Kemenperin Buka Masukan dari Internal
Di internal kementerian, Sarmuji juga membuka ruang bagi masukan dari jajaran pejabat Kemenperin, termasuk pejabat eselon II. Menurutnya, masukan dari jajaran di level tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai berbagai persoalan industri di lapangan.
Ia menilai informasi dari level bawah dapat melengkapi pemetaan yang dilakukan oleh jajaran eselon I. Dengan demikian, persoalan yang tidak selalu terlihat dari tingkat pimpinan dapat ikut teridentifikasi dan ditangani.
Sementara itu, terkait industri tekstil, Sarmuji mengatakan pemerintah memiliki kepentingan untuk memperkuat badan usaha milik negara (BUMN) tekstil yang masih menghadapi sejumlah persoalan.
Menurut dia, penguatan industri tekstil tidak hanya berdampak pada perusahaan tekstil, tetapi juga memberikan efek terhadap industri turunannya, termasuk pelaku industri kecil.
"Tekstil itu turunannya sangat banyak ya, termasuk di sektor-sektor industri kecil sangat banyak turunannya, penjahit-penjahit macam-macam sangat banyak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
