Menko Airlangga Pertanyakan Sikap MSCI, Singgung Pertemuan di Thailand

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempertanyakan sikap Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan perkembangan terbaru terkait pasar modal Indonesia, padahal pertemuan dengan pihak MSCI di Thailand belum sepekan berlalu.

Airlangga mengaku pemerintah telah memantau pertemuan antara MSCI dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan. Namun, ia mempertanyakan mengapa persoalan yang kini menjadi perhatian pasar tidak dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

"Apalagi kenapa sudah ketemu di Thailand kemarin ngak bicara pasal ini? Ini kan ada tanda-tanya besar. Kemarin di Thailand kok gak ngomong yang ini. Padahal yang kemarin itu (pertemuan dengan Menkeu) seminggu juga belum," kata Airlangga menanggapi IHSG trading halt efek pengumuman MSCI, Jumat (16/10/2026).

Perlu diketahui, pengumuman MSCI memulai konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market (pasar berkembang) menjadi Standalone Market (pasar mandiri).

MSCI menargetkan keputusan final atas usulan tersebut diumumkan paling lambat pada akhir Juni 2027. Selama periode konsultasi, MSCI juga membuka kemungkinan menyampaikan perkembangan masukan dari para pelaku pasar.

Dalam pengumumannya pada 15 Oktober 2026, MSCI menyatakan bahwa kekhawatiran investor terhadap kemampuan pasar saham Indonesia untuk diinvestasikan (investability) belum teratasi secara memadai.

Persoalan yang disoroti antara lain kurangnya transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi.

Meski demikian, Airlangga mengatakan pemerintah tidak ingin berprasangka buruk terhadap MSCI. Ia menilai pengumuman tersebut perlu dicermati, terutama terkait kepastian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki pasar modal Indonesia.

"Ya tentu kita lihat saja tapi kita tidak boleh suudzon," ujarnya.

Airlangga juga menjelaskan, pengumuman MSCI tersebut datang lebih cepat daripada ekspektasi pemerintah. Menurutnya, sebelumnya terdapat ekspektasi bahwa perkembangan terkait persoalan tersebut baru akan diumumkan pada November.

Namun, MSCI memberikan tenggat waktu baru untuk tahun depan, yakni pada April dan Juni. Pemerintah, kata Airlangga, perlu memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan yang diminta dapat diimplementasikan secara konkret.

Ia menyebut salah satu perhatian MSCI berkaitan dengan implementasi regulasi dan langkah aksi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Airlangga, proses implementasi tersebut dinilai membutuhkan waktu relatif panjang jika dibandingkan dengan negara lain. Karena itu, pemerintah menjadikan persoalan tersebut sebagai catatan untuk mempercepat reformasi pasar modal.

"Namun, ini menjadi catatan bagi kita ke depan bahwa reform itu harus dijalankan. Dan progresnya itu harus kelihatan. Terutama progresnya harus kelihatan bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri," jelasnya.

Airlangga menambahkan, pemerintah akan berkomunikasi dengan bursa efek Indonesia (BEI) untuk memastikan adanya langkah konkret beserta jadwal pelaksanaan yang jelas.

Ia berharap, upaya reformasi pasar modal tidak hanya berhenti pada perubahan regulasi, tetapi juga menunjukkan kemajuan yang dapat dipantau oleh para investor.

Di tengah gejolak pasar, Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah memandang fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Menurutnya, tekanan yang terjadi saat ini perlu dilihat dengan membedakan faktor sentimen pasar dan kondisi fundamental perekonomian.

"Kembali lagi, kemarin kita sudah sampaikan bahwa sebetulnya kita punya fundamental ekonomi kuat, tetapi yang dimainkan kan sekarang faktor sentimental," tuturnya.

Airlangga berharap investor dapat membedakan faktor sentimen tersebut dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Ia juga mempertanyakan perbedaan penilaian MSCI dengan lembaga pemeringkat lainnya yang menurutnya tidak mempersoalkan hal serupa.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai langkah pemerintah dalam merespons gejolak pasar, Airlangga mengonfirmasi bahwa pertemuan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK, dan BI dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Jumat (16/10/2026).

Pertemuan ini merespons tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia, menyusul pelemahan nilai tukar rupiah yang kembali tembus Rp 18.000 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News