Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan peserta amnesti pajak di periode ketiga pelaksanaan amnesti pajak yang berlangsung Januari hingga Maret 2017, lebih banyak berasal dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, pelayanan amnesti pajak bagi UMKM menjadi tantangan berikutnya.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) pelayanan Tax Amnesty di lantai 2 Gedung Utama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Rabu (28/12) malam, Sri Mulyani berpesan kepada Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi agar Ditjen Pajak juga menyediakan lebih banyak layanan mini ATM untuk membayar uang tebusan secara praktis.
"Kalau UKM nanti harus lama antrennya, kalau dia bayar sedikit kan kasihan. Dan satu hari hilang dia nggak bisa cari uang," kata Sri Mulyani. Di lokasi tersebut, Ditjen Pajak memang menyediakan mesin EDC dari bank-bank BUMN yang dilengkapi tata cara pembayaran pajak untuk memudahkan wajib pajak.
Usai sidak, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa dirinya sudah berpesan kepada Dirjen Pajak agar membuat formulir amnesti pajak yang lebih sederhana bagi UMKM. "Jadi kami mungkin akan terus kampanyekan dan sosialisasi kalau mereka punya waktu dan bisa isi (formulir) sendiri, jangan sampai mereka putus asa," tambahnya.
Ia mengatakan, secara umum pelayanan amnesti pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak pada periode kedua tahun ini jauh lebih baik dibanding periode pertama. Menurutnya, palayanan saat ini juga telah menyesuaikan pola peserta amnesti pajak
Di awal tahun depan, ia mengaku akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan amnesti pajak, khususnya untuk pelayanan di kantor wilayah-kantor wilayah amnesti pajak di daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
