Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Hingga hari keempat resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum juga mengumumkan formasi kabinetnya. Pasca dilantik, Jokowi-JK memang memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun kabinet dan mengumumkannya ke publik.
Akan tetapi, harapan agar kabinet Jokowi-JK segera terbentuk tak terbendung. Apalagi, di pidato perdananya sebagai presiden, Jokowi menyerukan slogan "Kerja, kerja, dan kerja" yang akan memacu pemerintahannya untuk bekerja dan mencapai tujuan menyejahterakan rakyat.
Proses penyaringan calon menteri pun serba tanda tanya. Mekanisme yang diterapkan Jokowi berbeda dengan cara yang digunakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 lalu.
"Audisi" ala SBY
SBY memanggil satu per satu calon menteri yang akan diseleksinya. Saat itu, pola seleksi ala SBY ini pun sering disebut sebagai "audisi" calon menteri. Publik pun mengetahui siapa saja kandidat yang akan menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Wawancara terhadap calon menteri dilakukan di kediaman pribadi SBY, Puri Cikeas, Jawa Barat, sekitar sepekan sebelum ia dilantik sebagai presiden untuk kedua kalinya.
Proses wawancara dilakukan bersama dengan wakilnya, Boediono. Dengan terbukanya proses seleksi, publik pun mendapatkan beragam cerita seputar para calon menteri. Ada yang sudah dipanggil, tetapi ternyata tak lolos seleksi. Dan cerita-cerita lainnya.
Mereka yang menjalani wawancara di Cikeas biasanya membawa sebuah map berisi dokumen-dokumen yang akan memperkuat profil sang calon. Setelah wawancara, SBY juga mewajibkan para menterinya menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.
SBY mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2009, tepat sehari setelah ia dilantik sebagai presiden.
Seleksi ala Jokowi
Bebeda dengan Jokowi. Hingga hari keempatnya sebagai presiden, Kamis (23/10), susunan kabinet belum juga diumumkan. Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari setelah dilantik untuk mengumumkan kabinetnya.
Kabar bahwa pengumuman kabinet akan dilakukan pada Rabu (22/10) malam, di Pelabuhan Tanjung Priok, urung dilaksanakan. Padahal, persiapan panggung, tata cahaya, dan lain-lain telah dipersiapkan. Para wartawan pun telah diinstruksikan untuk merapat ke Priok. Berjam-jam menanti, acara pun dibatalkan tanpa dijelaskan alasannya.
Desas-desus yang beredar di kalangan wartawan, masih terjadi tarik ulur soal calon menteri yang akan dipilih Jokowi, menyusul sejumlah nama yang tak mendapatkan "lampu hijau" dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Proses seleksi yang dilakukan Jokowi bisa dikatakan lebih tertutup. Publik tak mengetahui siapa saja nama-nama yang masuk dalam daftar calon menteri dan proses seleksi apa saja yang akan dijalani. Selama dua hari terakhir, Selasa (21/10/2014) dan Rabu, sejumlah tokoh "seliweran" di Istana, di antaranya Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya Bakar, dan Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra. Namun, mereka mengelak saat ditanya apakah kedatangannya menemui Jokowi terkait penjajakan calon menteri.
Selama ini, proses penggodokan kabinet Jokowi-JK melibatkan para anggota Tim Transisi secara intens. Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto adalah dua nama yang terlihat cukup instens mengawal Jokowi dalam proses ini.
Pada Rabu pagi, Jokowi menyebutkan pengumuman kabinet kemungkinan akan dilakukan pada hari itu. Lokasinya, kata Jokowi, ada beberapa alternatif, yaitu Tanjung Priok, Tanah Abang, atau Waduk Pluit.
Keterangan Jokowi berbeda pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, JK mengatakan, pengumuman kabinet pasti akan dilakukan di Istana.
Mantan Ketua Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rini Mariani Soemarno, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo batal mengumumkan kabinetnya malam ini karena masih menunggu pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat soal perubahan nomenklatur kementerian.
"Batal karena masih menunggu pertimbangan dari DPR," kata Rini sambil berjalan menuju Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10) pukul 22.00 WIB.
Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pengubahan kementerian akibat pemisahan atau penggabungan kementerian harus dilakukan melalui pertimbangan DPR. DPR punya waktu tujuh hari sejak menerima surat presiden untuk mempertimbangkan perubahan tersebut.
Menurut JK, pengumuman kabinet kemungkinan akan dilakukan dalam satu atau dua hari ini. Informasi lain menyebutkan, Jokowi akan mengumumkan kabinetnya pada Senin (27/10/) mendatang.
Ditundanya pengumuman kabinet Jokowi menimbulkan berbagai spekulasi. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, kemungkinan ada tarik ulur dalam menentukan siapa saja yang akan ditunjuk sebagai menteri.
"Ini fakta yang tak bisa disangkal. Jusuf Kalla punya gerbong, Megawati punya gerbong, Jokowi punya gerbong, dan gerbong yang disebut-sebut sembilan taipan. Jokowi juga tersandera oleh kepentingan parpol pendukung pada pilpres kemarin," kata Pangi, Rabu (20/10) malam.
Ia mengatakan, Jokowi sebagai Presiden mempunyai hak prerogatif untuk dapat menentukan menterinya sendiri. Bila hak ini digunakan dengan baik, pembentukan kabinet dapat lepas dari bayang-bayang kekuatan yang mencoba mengintervensi Jokowi.
Sayangnya, kata Pangi, hak prerogatif itu tidak dimanfaatkan dengan baik.Pangi khawatir, jika kabinet tidak segera diumumkan, pemerintahan akan semakin lama dalam bekerja. Program-program yang dijanjikan Jokowi kepada masyarakat selama masa kampanye pun tidak bisa segera dieksekusi. (Inggried Dwi Wedhaswary)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
