Sumber: Kontan |
JAKARTA. Ada kejutan dari sengketa kepemilikan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Pihak Siti Hardiyanti Rukmana atau akrab disapa Mbak Tutut menyatakan telah mengambilalih kembali kepemilikan TPI dari PT Berkah Karya Bersama.
Japto S. Soerjosoemarno, Direktur Utama TPI hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), 23 Juni 2010, dari pihak Mbak Tutut, mengungkapkan, pihaknya telah menerima Akte Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU:AH.03.04/114 A tanggal 8 Juni 2010, yang menyatakan telah mencabut Keputusan Nomor C-07564.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 yang mensahkan Akte TPI Nomor 16 yang dibuat Berkah Karya.
Menurut Japto, registrasi akte hasil RUPSLB Berkah Karya dibatalkan karena ada permainan dalam proses pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam RUPSLB 18 Maret 2005, berbekal surat kuasa tertanggal 3 Juni 2003, Berkah Karya merombak jajaran direksi TPI. RUPSLB itu juga mendilusi kepemilikan saham Mbak Tutut dan pemegang saham lainnya dari 100% jadi 25%. Padahal, sehari sebelumnya, Mbak Tutut dan pemegang saham lain, yaitu PT Tridan Satriaputra Indonesia, PT Citra Lamtoro Gung Persada, dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi mengelar RUPS TPI. Nah, ketika hendak melaporkan keputusan itu ke Kementerian Hukum dan HAM lewat Sisminbakum, ternyata tidak bisa. Sehingga, yang tercatat hanya RUPSLB versi Berkah Karya. "Dari proses terbongkarnya kebusukan pengelola Sisminbakum terkait RUPS, sekarang TPI kembali ke pemilik lama," tegas Japto.
Japto mengaku sudah mendatangi TPI untuk memberitahukan perkembangan ini pada Sabtu (26/6) malam. Tapi, ia membantah adanya aksi pendudukan. "Yang datang hanya tujuh orang direktur hasil RUPS 23 Juni," katanya. Corporate Secretary TPI Wijaya Kusuma mengatakan, sejumlah orang yang mengatasnamakan direksi TPI baru datang dan mengumumkan perubahan menajemen TPI.
Andi F. Simangunsong, kuasa hukum Berkah Karya, bilang, sudah melaporkan aksi itu ke polisi. "Yang datang sekitar 150 orang berkendaraan motor dan langsung melakukan pengumuman. Ini teror bagi direksi TPI," ujarnya. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, sudah menerima laporan konflik kepentingan sewaktu Sisminbakum dikelola PT Sarana Reka Dinamika. "Saya juga akan melaporkan ini ke Menko Polhukam," katanya. n
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
