Reporter: Noor Muhammad Falih | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Standard and Poor's (S&P) melihat sejumlah kebijakan pemerintah belum konsisten. Head of Equity Research Mandiri Sekuritas John D. Rachmat, yang mengaku bertemu pihak S&P di Singapura, mengatakan, S&P mengapresiasi kebijakan reformasi subsidi BBM Indonesia.
Namun S&P masih berpandangan sejumlah kebijakan pemerintah belum konsisten. "Mereka juga bilang ingin bertemu dengan pemerintah Indonesia secara langsung. Mungkin dengan Menteri Keuangan," tambah John.
S&P merupakan satu-satunya lembaga pemeringkat utang yang belum menyematkan peringkat investment grade untuk Indonesia. Saat ini, lanjut John, dengan sikap S&P yang masih cukup netral, peluang lembaga ini menaikkan peringkat utang Indonesia malah jadi risiko tersendiri. "Tadinya kita sudah berharap paling tidak S&P mengubah outlook Indonesia dari stabil ke positif. Namun mereka ternyata masih netral," ujarnya.
Menurutnya hal tersebut akan menjadi pemberat laju kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Juli nanti. "Juli nanti IHSG bisa ke 5.800. Tapi ada dua risiko yang jadi pemberat. Pertama rilis pertumbuhan ekonomi kuartal I yang bisa di bawah 5% dan kedua S&P tidak mengubah peringkat utang Indonesia pada Mei nanti," papar John.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
S&P menurunkan peringkat utang Yunani
S&P pangkas kredit rating Yunani!
