MA: Kesejahteraan hakim harus ditingkatkan

Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can

JAKARTA. Mahkamah Agung sepakat dengan aksi hakim yang menuntut perbaikan kesejahteraan. Juru bicara Mahkamah Agung Gayus Lumbuun beralasan, para hakim tersebut pantas memperoleh tunjangan yang lebih.

Gayus mengatakan, hakim merupakan jabatan setingkat pejabat penyelenggara negara. Dengan begitu, dia mengatakan, kesejahteraan hakim harus lebih tinggi dari pegawai negeri sipil. Menurutnya, idealnya hakim golongan III A berpenghasilan sebesar Rp 7 juta hingga Rp 8 juta.

"Sangat perlu dinaikkan, gaji hakim tidak memadai kalau hanya sekitar 4 juta. Apalagi yang ada di daerah sangat kurang. Saya pikir kalau golongan IIIA idealnya Rp 7 juta atau Rp 8 juta, baru pantas," kata Gayus, Selasa (10/4).

Gayus mengatakan, anggaran tambahan sebesar Rp 405,1 miliar dalam APBNP 2012 sebaiknya dialokasikan bagi kesejahteraan hakim. Dia berpendapat, dana tersebut tidak harus dipakai untuk pembangunan atau perbaikan gedung Mahkamah Agung.

Menurutnya, anggaran tambahan itu harus dikelola secara transparan dan akuntabilitas. "Mahkamah Agung itu kebal hukum tapi yang kebal hukum hakimnya. Bukan menyangkut pengelolaan keuangan. Sehingga Sekjen atau Sekretariat MA harus intronspeksi. Ada baiknya ini diaudit," katanya.

Seperti diketahui, sejumlah hakim di daerah menuntut perbaikan kesejahteraan. Kemarin (9/4), mereka telah mendatangi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Jika tuntutan ini tak dipenuhi, para hakim ini mengancam mogok sidang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News