Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
SINGGALANG. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan peringatan mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Darmin, jika penyaluran KUR tidak mengalami perubahan dari sebelumnya, maka pemerintah tidak akan menaikkan lagi plafon anggarannya.
Ancaman Darmin bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang didapat KONTAN, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang tahun lalu menembus angka Rp 94,4 triliun. Sayangnya, penyaluran KUR tersebut diduga salah sasaran. Salah satunya di wilayah Sumatera Barat.
"Jika realisasi KUR masih didominasi untuk pedagang dan bukan untuk produksi, plafon anggarannya tidak akan kami naikkan lagi. Cukup," tegas Darmin, saat menghadiri peluncuran program "AKSI Pangan" di Medan Nan Bapaneh, Tarantang, Harau, Limapuluh Kota, Jumat (24/3).
Darmin menguraikan, dari tahun ke tahun, penyaluran KUR banyak mengalir kepada pedagang besar atawa retail. Padahal, KUR sejatinya ditujukan untuk usaha produktif dan masyarakat kecil. Jika diprosentasekan, penyaluran KUR untuk produksi petani, angkanya hanya berkisar 22%. Sementara untuk retail mencapai 78%.
Tak mau lagi salah sasaran, pemerintah akan merevisi program KUR tahun ini. Targetnya, dana KUR sebesar Rp 110 triliun akan mengalir ke usaha kecil produktif (Harian KONTAN, 10 Februari 2017).
Pada awal bulan lalu, Darmin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR menyebut, pemerintah ingin meningkatkan penyaluran KUR di sektor produksi dari 22% menjadi 40%. Sektor yang akan disasar di antaranya: pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan.
Harapan Darmin, pihak perbankan sebagai pihak yang menyalurkan KUR dapat mengevaluasi kondisi ini.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah lantas meluncurkan program Akselerasi, Sinergi dan Inklusi Keuangan (AKSI) Pangan. Ini merupakan upaya sinergi kebijakan dalam mengakselerasi inklusi keuangan untuk mendukung Program Nawa Cita. "Semoga ini juga bisa menjadi rantai nilai (value chain financing) dalam percepatan akses keuangan di sektor pangan," ulas Darmin.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menambahkan, program AKSI Pangan diharapkan dapat menjadi wadah sinkronisasi kebijakan pangan.
"Karena AKSI Pangan ini, bahagian dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang juga diluncurkan Presiden RI pada November 2016 lalu. Sekaligus, menjawab Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat yang diluncurkan Bapak Presiden Jokowi di Brebes, Jawa Tengah," ulas Muliaman.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida menguraikan, pada tahun ini ada 19 bank partner yang menargetkan peningkatan penyaluran kredit pada sektor tani, buruh dan hutan sebesar 14,12% menjadi Rp 260 triliun. Dia memaparkan, Asuransi usaha tani, premi dan luas lahan terlindungi akan meningkat 64,88% menjadi Rp 180 miliar dan 1 juta hektar.
Sedangkan Asuransi usaha ternak sapi, premi dan jumlah sapi terlindungi akan meningkat 238,42% menjadi Rp 27 miliar dan 120.000 ekor sapi. "Penjaminan kredit sektor pertanian meningkat 6,42% menjadi Rp8,8 triliun. Penjaminan KUR sektor pertanian meningkat 5,44% menjadi Rp 9,9 triliun," ungkapnya, saat diwawancarai Singgalang.
Terkait penyaluran KUR yang dinilai timpang, OJK juga tidak menampiknya. "Untuk penyaluran KUR, pantauan kita, memang masih banyak ke pedagang besar. Ini hasil pantauan dan analisa kami. Tapi, perlahan dan wajib, harus diperbaiki biar lebih merata dan tepat sasaran," kata Nur Haida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
