Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menyetujui penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Meski demikian, besaran tambahan volume BBM tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, persetujuan penambahan kuota Pertalite telah diberikan pemerintah. Namun, pemerintah masih perlu memastikan jumlah tambahan yang akan dialokasikan.
Baca Juga: Gibran Dikabarkan Mau Mundur dari Wapres, Begini Respons Airlangga Hartarto
"Kuota Pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan," ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/11).
Airlangga belum mengungkapkan secara terperinci berapa tambahan volume Pertalite yang akan diberikan. Pemerintah masih akan melihat perhitungan kebutuhan sebelum menetapkan angka final.
Dari sisi pendanaan, Airlangga memastikan pemerintah masih memiliki ketersediaan anggaran untuk merealisasikan penambahan kuota tersebut.
"Anggaran masih ada di pemerintah," kata Airlangga.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi dan pembayaran kompensasi energi mencapai Rp 376,8 triliun hingga akhir September 2026, melonjak 54,1% secara tahunan.
Realisasi tersebut setara dengan 84,3% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, peningkatan realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi tidak terlepas dari kebijakan pembayaran yang dilakukan setiap bulan sejak 2026.
Kebijakan ini membuat pembayaran kepada badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah, terutama PT Pertamina dan PT PLN, menjadi lebih besar.
"Subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan tahun 2026 ini per September lebih tinggi dibandingkan yang dibayarkan per September tahun lalu. Tahun lalu baru dibayarkan Rp 244,6 triliun, tahun ini sudah kita bayarkan Rp 376,8 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Jumat (9/10).
Secara terperinci, realisasi belanja subsidi mencapai Rp 222,5 triliun, sedangkan pembayaran kompensasi energi sebesar Rp 154,4 triliun.
Suahasil menjelaskan, pembayaran subsidi dan kompensasi tersebut bertujuan memastikan badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah memiliki arus kas untuk menyediakan barang dan jasa dengan harga yang telah ditetapkan.
Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Danantara, dan badan usaha pelaksana penugasan pemerintah diperlukan agar pelaksanaan kebijakan subsidi tetap sejalan dengan kondisi fiskal negara.
Di sisi lain, peningkatan realisasi subsidi juga mencerminkan kenaikan penggunaan sejumlah barang bersubsidi oleh masyarakat.
Hingga akhir September 2026, realisasi penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) mencapai 13,41 juta kiloliter (KL), meningkat 9,1% secara tahunan atau year on year (YoY).
Baca Juga: Niat Gibran Mundur dari Wapres, CELIOS Soroti Investasi dan Stabilitas Ekonomi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
