Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan kabar terbaru terkait dugaan kartel bunga pinjaman online (online). Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas dugaan pengaturan atau penetapan suku bunga pinjaman kepada konsumen atau penerima pinjaman yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
"Masih berjalan penyelidikannya," ucapnya kepada Kontan, Minggu (22/9).
Deswin menyampaikan tahapannya saat ini masih melakukan pemanggilan-pemanggilan pihak terkait. Dia bilang belum selesai semua proses pemanggilan tersebut.
Sebelumnya, Deswin juga sempat meminta agar seluruh pihak terkait untuk kooperatif. Dia bilang bagi pihak yang tak kooperatif berpotensi besar ditangani langsung oleh kepolisian.
Baca Juga: Marak Kerja Sama Perbankan dengan Fintech Lending, Ini Kata Pengamat
Menurutnya, jika tidak ada yang kooperatif, perlu dilihat urgensi atau bukti yang diyakini dimiliki oleh pihak terkait, KPPU bisa meminta penyidik Polri untuk menghadirkan pihak atau melaporkan tak kooperatifnya sebagai tindak pidana agar dilakukan penyidikan oleh Polri.
Deswin juga sempat menyampaikan dalam penyelidikan kasus dugaan kartel bunga pinjol, jumlah pihak yang dimintai keterangan cukup banyak, baik terlapor, saksi, maupun regulator. Oleh karena itu, dia bilang proses penyelidikan kemungkinan membutuhkan waktu yang lebih panjang.
Sebagai informasi, pada akhir tahun lalu, KPPU mengumumkan bahwa perusahaan pinjol diduga membuat atau melaksanakan perjanjian penetapan harga atau suku bunga yang dikenakan ke konsumennya sebesar 0,8% di pedoman asosiasi, kemudian menjadi 0,4% pada 2021.
KPPU sempat menyebut penetapan bunga seharusnya tak dilakukan oleh asosiasi, tetapi melalui regulator. Sejak saat itu, KPPU mulai menyelidiki dugaan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
