Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata memastikan KPK tidak akan kesulitan untuk menyelidiki rekening salah satu Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada salah satu bank di Singapura.
Sebab, KPK akan bekerja sama dengan Singapura untuk menyelidiki kasus ini.
"Pemerintah Singapura kan kooperatif. Ketika memang di pembuktian uang itu terbukti hasil gratifikasi atau suap terkait jabatan, bisa kok," kata Alexander, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (15/9).
Alex mengatakan, selama ini KPK juga memiliki hubungan baik dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), lembaga pemberantasan korupsi di Singapura.
Beberapa waktu lalu, kata dia, CPIB juga sempat meminta bantuan KPK untuk membantu penyidikan yang sedang mereka lakukan.
"Timbal balik itu hal biasa. Karena sekarang korupsi kan enggak lokal, sifatnya internasional. Uang hasil korupsi bisa disimpan dimana saja," kata dia.
Alex mengungkapkan, selain Singapura, KPK saat ini juga menjalin kerja sama dengan banyak negara seperti Hongkong, Korea Malaysia, Thailand dan Bangladesh. Selain itu dijajaki juga kerja sama dengan Arab Saudi.
"Tiap tahun kan ibadah haji 200.000 potensinya luar biasa. Ketika kasus Suryadharma Ali (mantan Menteri Agama) kami kesulitan cari data di Arab Saudi karena enggak ada kerja sama. Makanya dijajaki kerja sama itu," ucap Alex.
Bukan satu pejabat
KPK sebelumnya membuka penyelidikan baru mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan salah satu Direktur Utama BUMN.
Pejabat BUMN tersebut diduga menyamarkan aliran keuangan dengan membuka rekening bank di Singapura.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Direktur BUMN tersebut menerima dan menyimpan uang di Singapura, diduga untuk menghindari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
Hal tersebut dikatakan Agus dalam acara penandatanganan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan KPK.
"Untungnya kami sudah kerja sama dengan lembaga semacam KPK yang ada di Singapura," ujar Agus di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (14/9).
Menurut Agus, aliran keuangan mencurigakan tersebut diduga tidak hanya terjadi pada satu pejabat BUMN.
Indikasi korupsi pada pimpinan perusahan pelat merah tersebut, menurut Agus, berdasarkan penelusuran KPK dalam beberapa waktu terakhir.
"Jadi tidak hanya satu. Mudah-mudahan, doakan kami bisa mengusut lebih cepat," kata Agus.
Agus tidak mau membuka lagi lebih rinci soal penyelidikan baru yang dilakukan KPK lantaran proses pendalaman sedang dilakukan penyidik. (Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
