Reporter: Hasyim Ashari | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim ada lonjakan komitmen investasi asing ke dalam negeri. Dari awal tahun 2016 hingga triwulan III-2016, lembaga ini mencatat ada komitmen investasi asing sebesar Rp 1.800 triliun atau tumbuh 54% dibandingkan dengan periode sama 2015.
Dari jumlah itu, komitmen investasi dari Singapura mencapai US$ 20,9 miliar, Malaysia US$ 13,4 miliar, China US$ 6,1 miliar, Korea Selatan US$ 4 miliar, dan Hong Kong sebesar US$ 2,2 miliar. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis bilang, komitmen investasi itu tidak semuanya terealisasi tahun ini. Diperkirakan realisasi akan terjadi dalam satu tahun hingga dua tahun ke depan.
Menurut Azhar, lonjakan komitmen investasi sejalan dengan kenaikan peringkat indeks kemudahan berusaha atau ease of doing business Indonesia dari peringkat 106 menjadi peringkat 91 pada tahun ini. "Ini membuat optimisme ke depan, sehingga minat investasi naik," ujar Azhar di kantornya, akhir pekan lalu.
Selain kenaikan peringkat kemudahan memulai usaha, Azhar bilang, survei yang dilakukan ke sejumlah chief executive officer (CEO) seluruh dunia menunjukkan, Indonesia termasuk dalam sembilan negara yang diminati dalam berinventasi. "Ini menggambarkan Indonesia masih diminati," katanya.
Agar komitmen itu terealisasi, BKPM berjanji untuk terus memperbaiki pelayanannya. Azhar bilang, sejumlah perbaikan perizinan maupun pengaduan telah dilakukan. Salah satunya dengan pelayanan izin investasi 3 jam. Bahkan layanan ini sudah diperluas dari awalnya hanya untuk investasi baru, bisa juga untuk perluasan usaha.
BKPM juga menangani pengaduan dari investor baik perselisihan antara pemegang saham, perizinan di daerah, persoalan lahan dan persoalan lainnya. Azhar mengaku hingga saat ini pengaduan yang masuk ke BKPM mencapai 95 aduan. "Sebanyak 43 masalah sudah kita selesaikan," klaimnya.
BKPM juga meminta pemerintah pusat dan daerah membantu agar komitmen investasi ini bisa terealisasi. Selain dengan memperbaiki infrastruktur, BKPM juga meminta penurunan harga gas. Sebab harga gas menjadi pendukung utama kemajuan industri.
Direktur Pemberdayaan Usaha BKPM Partito Soeharyo mengakui, masih banyak regulasi dan pelaksanaan di lapangan yang menghambat realisasi investasi. "Kami akan tingkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, supaya ada sinkronisasi dalam perbaikan perizinan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
