kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.455.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.155   87,00   0,57%
  • IDX 7.743   -162,39   -2,05%
  • KOMPAS100 1.193   -15,01   -1,24%
  • LQ45 973   -6,48   -0,66%
  • ISSI 227   -2,76   -1,20%
  • IDX30 497   -3,22   -0,64%
  • IDXHIDIV20 600   -2,04   -0,34%
  • IDX80 136   -0,80   -0,58%
  • IDXV30 141   0,18   0,13%
  • IDXQ30 166   -0,60   -0,36%

Komisi VIII siap ungkap hasil kunjungan kerjanya di Australia dan China


Selasa, 10 Mei 2011 / 20:34 WIB
Komisi VIII siap ungkap hasil kunjungan kerjanya di Australia dan China
ILUSTRASI. Penelitian terbaru menunjukkan ada 21 obat yang bisa melengkapi Remdesivir buatan Gilead sebagai obat Corona. REUTERS/Mike Blake


Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Ketua Rombongan Panitia Kerja (Panja) RUU Fakir Miskin, Abdul Kadir Karding, menyatakan dalam waktu dekat ini Komisi VIII akan menggelar konferensi pers terkait hasil Kunjungan Kerja ke Australia dan China. “Mungkin 1 atau 2 hari lagi. Nanti akan dipublikasikan, bisa konferensi pers bisa juga dirilis ke media,” ujar Abdul seusai rapat internal dengan komisi VIII, Nusantara II, Selasa (10/5).

Saat ini, Komisi VIII sudah hampir selesai dalam mengolah hasil kunker terkait RUU Fakir Miskin ke China yang berlangsung pada 18 April-22 April 2011 dan kunjungan kerja ke Australia 26 April-2 Mei 2011. “Ini tengah dimatangkan, digabungkan antara Australia dan yang China. Ada beberapa yang bagus yang kita peroleh dan tidak kita temui di Indonesia secara spesifik,” tambahnya.

Ketua Komisi VIII itu pun menuturkan beberapa poin penting yang bisa diambil seusai kunker ke China dan Australia terkait RUU Fakir Miskin. Misalnya, ada salah satu lembaga Non Government Organization (NGO) di Australia yang mengusulkan Indonesia harus fokus kepada pembenahan perempuan. Kabarnya, penyelesaian masalah kemiskinan itu justru ada di perempuan. “Ternyata memberdayakan ibu-ibu rumah tangga itu bisa menyelesaikan banyak masalah itu poin penting yang bisa dimasukkan dalam RUU Fakir Miskin,” imbuhnya.

Sementara di Australia mereka memaparkan jika 30% total anggaran pemerintah itu untuk kemiskinan. Lanjutnya, sedangkan di Indonesia tidak ada standar anggaran. “Lalu, kalau di Australia mereka kan sudah mapan lembaga penjaminnya, kita harus meniru itu, kita harus mengompilasi semua seperti PNPM dan BPJS, nanti kita akan mengutamakan penanganan-penanganan pemberdayaan karena di negara maju rata-rata pemberdayaan agak lemah nanti kita akan kuatkan di pemberdayaan itu,” tutupnya. Makanya ia sangat berharap jika penuntasan RUU Fakir ini bisa diselesaikan dalam masa sidang ke-4 ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Distribution Planning (SCMDP) Supply Chain Management Principles (SCMP)

[X]
×