Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta, Pemerintah meningkatkan partisipasi perusahaan dalam negeri untuk membangun pabrik smelter nikel.
Mulyanto menerangkan, pemerintah harus dapat mengantisipasi dampak negatif dari dominasi perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam Indonesia selama ini.
Jangan sampai berbagai kemudahan mengelola nikel di Indonesia hanya dinikmati perusahaan-perusahaan asing. Sementara perusahaan dalam negeri hanya duduk manis.
"Saya menyambut baik ramainya investor dalam negeri yang mulai masuk ke industri smelter menyusul membaiknya harga nikel dunia. Semoga gejala ini bisa menjadi tanda-tanda era baru program hilirisasi mineral," kata Mulyanto dalam keterangan resmi, Senin (20/5).
Baca Juga: Sejumlah Perbankan Optimistis Penyaluran Kredit ke Sektor Smelter Semakin Ngegas
Mulyanto menambahkan Pemerintahan baru ke depan harus sungguh-sungguh mendorong dan mengawal kecenderungan baru ini agar nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat dari program hilirisasi semakin meningkat.
Menurutnya, jangan sampai keuntungan industri smelter ini sebesar 90% terus-menerus dikuasai investor China untuk mendukung industrialisasi di negeri tirai bambu.
Sementara berbagai kemudahan dan insentif fiskal maupun non fiskal, termasuk pembebasan PPh badan dan bea keluar ekspor lebih banyak dinikmati investor ketimbang meningkatnya penerimaan negara dari sektor ini.
Baca Juga: Bank Bidik Proyek Smelter Agar Kredit Semakin Moncer
"Ini kan menyedihkan, apalagi produknya hanya nickel pig iron (NPI) dan ferro nikel dengan kandungan nikel rendah. Sementara dampak sosial-lingkungan yang terus berulang seperti ledakan smelter sebagaimana yang baru saja terjadi di Kalimantan, serta bentrok antar pekerja," ujar Mulyanto.
Mulyanto minta hilirisasi setengah hati tersebut harus dihentikan. Pemerintah harus mengevaluasi secara komprehensif program hilirisasi ini agar dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan membuat Indonesia semakin berdaulat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
