Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi Covid-19 belum juga usai, tapi isu perubahan iklim dan peperangan menambah ancaman baru terhadap ketahanan pangan nasional.
Sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyatakan bahwa kebutuhan pangan nasional akan dipastikan aman sampai dengan akhir Mei 2022. Namun lonjakan harga yang terjadi di lapangan membuat beberapa orang bertanya tanya apakah stoknya benar benar aman?
Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menyatakan ketersediaan pangan hingga jelang ramadan memang dinyatakan cukup. Baik komoditi yang dipenuhi dalam negeri maupun impor. Namun yang jadi masalah adalah pengawasan terkait gejolak harga.
“Bukan barangnya ngak ada, tapi emang ada unsur kesengajaan dari para tengkulak atau pedagang untuk mengantisipasi ketersediaan barang ditakutkan bisa jual barang, tapi takutnya nga bisa membeli lagi, karena ini kejadian yang dari dulu sudah terjadi, makanya terkesan langka. Makanya nanti akan jadi PR dari satgas pangan mengenai pengawasan ini,” ujar Darori pada kontan Senin (28/3).
Baca Juga: Badan Pangan Nasional Mendukung Peran BUMD Menjaga Ketahanan Pangan di Daerah
Selain itu, dia menilai adanya situasi global yang tidak menentu memang sedikit berpengaruh dalam ketahanan nasional termasuk dalam kegiatan impor kebutuhan pangan yang tidak dapat dipenuhi dalam negeri. Namun pihaknya memastikan bahwa ketahanan pangan nasional bisa terjamin.
Dadori mengatakan, tidak ada satupun negara di dunia yang dapat independen dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri mereka sendiri. Bagaimanapun geografis setiap negara berbeda beda. Maka setiap negara memerlukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan termasuk Indonesia.
”Walaupun negara negara lain sedang memikirkan keadaan negaranya sendiri tapi mereka juga juga butuh barter untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya mereka. misal Ukraina kita impor gandum dan mereka butuh kelapa sawit CPO jadi harus ada barternya, maka apabila tidak ada barter maka kita juga tidak menyediakan stok untuk mereka,” ucap Darori.
Selain itu, Darori menilai, para kementerian sepatutnya dapat bekerja sama terkait dengan ketahanan pangan. Sehingga tidak ada kebijakan yang timpang tindih. Tetapi pada kenyataanya antar kementerian itu sering terjadi miss comunication, sehingga terkesan ada kelangkaan atau penumpukan dalam pasar.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng Bakal Naik Status Penyidikan, Awal April 2022
“Semestinya para menteri dapat bekerja sama. misalkan menteri pertanian bekerja di hulu untuk produksi pangan, maka pengolahan dilakukan menteri perindustrian, perdagangan dalam negeri bisa ditugaskan ke Bulog, dan menteri perdangangan bisa memutar antar daerah sedangkan stastistik menyatakan kebutuhan produksi, maka tidak akan terjadi kegaduhan masalah pangan” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
