Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Herlina Kartika Dewi
JAKARTA. Penurunan target pemangkasan anggaran pemerintah dari Rp 100 triliun menjadi sekitar Rp 43 triliun bisa berdampak positif bagi sektor ketenagakerjaan. Pasalnya, menciutnya pemangkasan anggaran bisa menurunkan risiko atau potensi kehilangan kesempatan kerja bagi masyarakat tahun ini. Alhasil, laju angka kemiskinan bisa sedikit diredam.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengungkapkan, menciutnya pemangkasan anggaran bisa mengurangi potensi kehilangan kesempatan kerja di tahun ini. Hanya saja, penurunan angka potensi kehilangan kesempatan kerja ini tergantung jenis proyek kementerian/lembaga (K/L) yang dipotong.
Dalam hitungan Bappenas, bila pemerintah memangkas anggaran sebesar Rp 100 triliun maka kesempatan kerja tahun ini akan berkurang dari 3,01 juta orang menjadi hanya 2,2 juta orang. Nah, dengan pemangkasan anggaran yang lebih kecil, "Kami optimistis jumlah penyerapan tenaga kerja pada tahun ini bisa lebih dari 2,2 juta orang," jelasnya Selasa (17/6).
Sayangnya, Armida masih enggan merinci berapa besar pengurangan kesempatan kerja ini bisa ditekan bila pemotongan anggaran menciut menjadi Rp 43 triliun. Menurutnya, bila proyek yang berkaitan langsung dengan sektor padat karya dan program pengentasan kemiskinan yang dipangkas, kata Armida otomatis bakal berdampak besar pada peningkatan jumlah kesempatan kerja yang hilang.
Ia mencontohkan, beberapa proyek yang bersentuhan langsung dengan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan antara lain proyek infrastruktur dasar, program keluarga harapan (PKH) dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).
Menurut Armida, kini Bappenas masih mengidentifikasi hasil pembahasan pemotongan anggaran dari masing-masing K/L untuk mengetahui potensi penurunan kesempatan kerja akibat pemotongan anggaran. Tapi, ia berharap pemangkasan anggaran tidak menyasar pada program-program yang banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga, "Mudah-mudahan dampaknya bisa diminimalisir," ujarnya.
Pengamat Ekonomi INDEF Enny Sri Hartati bilang, pemerintah perlu memastikan agar pemangkasan anggaran tidak dilakukan untuk proyek-proyek yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. Dengan begitu pendapatan masyarakat tidak akan ikut turun dan daya belinya terjaga. Sebab, "Kalau daya beli terganggu, jumlah kemiskinan akan bertambah," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
