Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) mengatakan, pemerintah baiknya membatalkan kebijakan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor perikanan.
Dibandingkan meningkatkan tarif, pemerintah dinilai sebaiknya mendorong produktivitas dan pengolahan hasil perikanan.
"Jika pendekatannya tarif maka sama saja berburu di kebun binatang sebenarnya. Keranjang penerimaan negaranya tidak luas, karena yang selama ini membayar PNBP ya dikejar dengan tarif lebih tinggi," kata Bhima kepada Kontan.co.id, Rabu (29/9).
Kemudian Bhima menekankan, kebijakan kenaikan PNBP perikanan juga tak tepat momentumnya. Dimana penerimaan sektor perikanan menurut data BPS mengalami kontraksi minus 1,3% pada kuartal I 2021.
Baca Juga: Kemenhub menyerahterimakan pengelolaan KPBU Pelabuhan Anggrek ke AGIT
Adapun sektor perikanan tumbuh positif di kuartal kedua lantaran karena low base effect. Pada sisa semester II 2021 diperkirakan sektor perikanan masih tumbuh lambat, termasuk perikanan laut.
"Pemerintah perlu memiliki empati bukan hanya diukur dari kapasitas kapalnya tapi juga memperhatikan implikasi PNBP kepada kesejahteraan para anak buah kapal, atau para nelayan yang bekerja ke pemilik kapal. Jangan sampai PNBP nya dinaikkan tinggi, pendapatan nelayan justru menurun, itu namanya blunder," tegasnya.
Kembali Bhima menegaskan, kebijakan kenaikan PNBP sektor perikanan perlu dibatalkan. Dimana memerlukan perumusan ulang dan menerima masukan para stakeholder khususnya nelayan dan pelaku usaha terdampak.
Selanjutnya: Total lahan yang tersertifikasi ISPO mencapai 4,53 juta ha hingga Maret 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
