Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, kegiatan infrastruktur terus dilakukan meski pandemi, lantaran melalui pembangunan infrastruktur akan menciptakan kerja.
“Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” jelas Endra dalam siaran pers, Kamis (3/6).
Berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR fokus pada lima program prioritas nasional selama pandemi. Diantaranya adalah program padat karya tunai senilai Rp 23,24 triliun.
Baca Juga: Ini rincian pagu indikatif anggaran Kementerian Perhubungan di tahun 2022
"Ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti, reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40% yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” terangnya.
Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 3,8 triliun. Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp 34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Informasi, Komunikasi dan Teknologi Rp 420 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp 9,83 triliun.
Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 mulai menuju positif di angka -0,74%, dari -2,19% di kuartal IV 2020. Pada kuartal II 2021, Presiden Joko Widodo berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka lebih dari 7%.
Maka dengan target tersebut, Pemerintah daerah pun didorong agar membantu pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju positif. Untuk itu, APBN dan APBD selaku instrumen belanja pemerintah perlu didorong agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Moch. Adrian, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menerangkan, APBD pada 2021 mencapai Rp 1.199,36 triliun. Adapun hingga saat ini, realisasi APBD baru mencapai 21,98%.
Baca Juga: Menkeu: Reformasi dibutuhkan untuk memperbaiki produktivitas dan daya saing
“Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7% pada kuartal II tahun ini,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga didorong agar fokus membelanjakan APBD kepada hal-hal yang bersifat produktif. Seperti belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat Covid-19.
"Kemendagri sendiri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD,” terangnya
Selanjutnya: Hingga pertengahan Mei, realisasi belanja Pemprov Jawa Timur baru mencapai 19%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
