Reporter: Venny Suryanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam APBN tahun 2021, pemerintah mencanangkan nilai penerbitan SBSN pembiayaan kegiatan/ proyek direncanakan sebesar Rp 27,6 triliun. Nilai ini meliputi kegiatan/proyek pada sebelas kementerian/lembaga. Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan akan dapat alokasi terbesar dari pembangunan proyek SBSN.
Sehingga, rencana pemerintah berharap pembiayaan proyek melalui Sukuk diharapkan semakin meningkat dengan tetap memperhatikan kesiapan proyek, pencapaian sasaran prioritas pembangunan, serta kondisi pasar keuangan.
Adapun Penerbitan instrumen sukuk pembiayaan proyek diharapkan dapat meningkatkan ownership masyarakat atas program pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah.
Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah menjelaskan pemerintah bersama-sama dengan DPR-RI tengah dalam proses penyiapan RAPBN tahun 2021.
Baca Juga: Hasil lelang sukuk tak sebanyak lelang sebelumnya, apa sebabnya?
Dwi menyebutkan, sesuai dengan kewenangan pemerintah, dalam RAPBN tersebut juga diusulkan untuk dilakukannya pembiayaan proyek SBSN dengan alokasi sebesar Rp27,5 triliun, yang merupakan alokasi SBSN pada 11 Kementerian/Lembaga. “Proyek-proyek yang akan dibiayai melalui SBSN tahun 2021 tersebut, merupakan proyek prioritas nasional,” kata Dwi saat dihubungi KONTAN, Kamis (3/9).
Ia menjabarkan, pembangunan proyek prioritas nasional ini meliputi Pembangunan sarana-prasarana perhubungan, yaitu sektor perkeretaapian, fasilitas pelabuhan, pelabuhan penyeberangan, dan pengembangan bandar udara.
Kemudian Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan negara dan jembatan, pembangunan Penguatan infrastruktur sumberdaya air, termasuk pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir/lahar, pengamanan pantai, pembangunan bendungan/danau, dan penyediaan air tanah/air baku.
Sehingga, K/L yang nantinya mendapat alokasi SBSN proyek terbesar di tahun 2021 adalah Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.
Baca Juga: Penawaran sukuk tenor panjang pada lelang SBSN mulai meningkat
“Sesuai prioritas pembangunan nasional tersebut, alokasi SBSN proyek pada tahun 2021 terbesar berada di Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, disamping untuk pengembangan sektor pendidikan, baik pendidikan tinggi maupun menengah yang berada dalam pengelolaan Kemendikbud maupun Kemenag,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
