Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memastikan pinjaman yang dilakukan pemerintah digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional (PSN), dapat berjalan dengan optimal.
Direktur Pinjaman dan Hibah, DJPPR Kementerian Keuangan Dian Lestari mencatat, posisi utang pemerintah hingga 30 November 2023 sebesar Rp 8.041,01 triliun. Utang tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.048,9 triliun (88,61% dari total utang) dan pinjaman sebesar Rp 916,03 triliun (11,39% dari total utang).
Khusus utang melalui pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 886,07 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,97 triliun. Pinjaman luar negeri paling banyak berasal dari pinjaman multilateral (Rp 540,02 triliun) disusul pinjaman bilateral (Rp 268,57 triliun).
Dian menyampaikan, selain untuk membiayai proyek strategis, pinjaman juga digunakan untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN.
Baca Juga: Kurs Rupiah Menguat Tipis 1% di Tahun 2023, Intip Prediksi Awal 2024
“Pemerintah terus berupaya agar proyek-proyek yang dibiayai melalui pinjaman dapat terlaksana secara optimal, sehingga manfaat yang diperoleh masyarakat dapat maksimal,” tutur Dian dalam siaran pers, Minggu (31/12).
Adapun Dian memerinci, sejauh ini sudah banyak proyek prioritas nasional yang dibiayai melalui pinjaman. Di antaranya, pembangunan infrastruktur jalan tol Cisumdawu, jalan tol Medan-Kualanamu, jalan tol Solo-Kertosono, pembangunan Pelabuhan Patimban, dan MRT Jakarta.
Lalu, proyek-proyek untuk institusi pendidikan, seperti pembangunan ITB, pembangunan UGM, dan pengembangan UIN Sunan Ampel. Juga proyek-proyek untuk fasilitas kesehatan, seperti pembangunan RS Universitas Indonesia, RSAU Sutomo Pontianak, dan RSPAL Ramelan.
Ada juga pengembangan fasilitas kelistrikan seperti PLTPB Ulubelu dan PLTA Asahan III, program pengembangan pertanian dan pedesaan Read Programme, dan fasilitas air bersih masyarakat melalui Pamsimas II.
Baca Juga: DJPPR Sebut Penerbitan Utang Didominasi Mata Uang Rupiah
Menurut Dian, proyek-proyek pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman tersebut telah memberikan dampak positif pada masyarakat, terutama dalam menggerakkan ekonomi di daerah.
“Sebagai contoh, pembangunan jalan tol itu dapat memperkuat konektivitas antar daerah sehingga akan mempercepat jalur distribusi. Hal ini akan merangsang pertumbuhan perekonomian di daerah-daerah sekitarnya,” jelasnya.
Kemudian menurutnya, salah satu manfaat dari pembangunan proyek-proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri pada umumnya didukung dengan teknologi terkini, sehingga dapat diperoleh transfer teknologi bagi industri dalam negeri.
“Pertimbangan dalam pemanfaatan pinjaman untuk membiayai proyek/kegiatan adalah cenderung memiliki output yang lebih baik melalui teknologi terkini dan sharing experience yang dimiliki oleh lender,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
