Reporter: Grace Olivia | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dua pasein positif terjangkit virus corona (Covid-19) ditemukan di Indonesia pada Senin (2/3).
Pengumuman tersebut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meluasnya penyebaran virus corona serta dampaknya pada sektor perekonomian Indonesia.
Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Arif Baharuddin mengatakan, pemerintah terutama Kementerian Keuangan selalu memperbarui perkembangan terkait penyebaran virus corona dan dampaknya.
“Ibu Menkeu setiap hari menanyakan itu, meminta update juga tentang itu. Kami masih berusaha terus mengikuti perkembangan yang ada,” tutur Arif di kantor Kementerian Keuangan, Senin (2/3).
Baca Juga: Menkes: Tidak ada batasan nominal anggaran untuk penanganan virus corona
Pemerintah sebelumnya telah menyuntikkan stimulus fiskal melalui beberapa kebijakan untuk sejumlah sektor ekonomi terdampak senilai Rp 10,3 triliun. Arif menyatakan, ruang fiskal dalam APBN 2020 sejauh ini dinilai sangat cukup untuk mengantisipasi dampak dari virus corona terhadap perekonomian dan kondisi keuangan negara lebih lanjut.
“Yang pasti kami punya space yang longgar. Dengan desain defisit anggaran 1,76% PDB saat ini, space kami masih lebar,” sambungnya.
Terkait kebijakan fiskal lain yang akan ditempuh Kemenkeu dalam mengatasi dampak virus corona, Arif mengaku belum pemerintah belum menetapkan. Namun, kajian pemerintah terhadap perkembangan situasi tetap berjalan dengan pertimbangan berbagai skenario yang mungkin terjadi.
“Sejauh ini belum ada (kebijakan fiskal) yang baru lagi untuk disampaikan. Tapi kami terus menyerap aspirasi yang ada, hal-hal yang menjadi concern di perekonomian terkait isu virus corona ini,” tandas Arif.
Baca Juga: Wabah corona tekan indeks, ini langkah antisipasi BEI atasi penurunan IHSG
Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kebijakan terbaru pemerintah untuk meredam dampak wabah Corona pada sektor industri yaitu melalui pembebasan izin impor bahan baku. Pembebasan izin impor diberikan pada sekitar 500 perusahaan importir yang tercatat memiliki reputasi positif.
“Tadi Bapak Presiden meminta kita semuanya untuk mempermudah impor bahan baku," ujar Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
