Kemenkeu Optimistis Defisit APBN Terjaga, Meski Harga Minyak Naik dan Rupiah Melemah

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terkendali di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia.

Untuk diketahui, harga kontrak berjangka minyak mentah Brent mencapai US$ 115,81 per barel. Sementara itu, rupiah di pasar spot ditutup ke level Rp 18.156 per dolar AS pada Selasa, (27/10/2026).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah terus memantau dan mengantisipasi dinamika perekonomian yang berpotensi memengaruhi kinerja APBN.

Menurutnya, APBN akan tetap dioptimalkan sebagai peredam guncangan (shock absorber) untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

“APBN tetap dioptimalkan sebagai shock absorber untuk jaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli, dengan tetap menjaga defisit terkendali dalam batas manageable,” ujar Wahyu kepada Kontan, Selasa (27/10/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai target defisit APBN 2026 yang mengacu pada outlook sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), Wahyu menyampaikan optimisme pemerintah terhadap ketahanan fiskal. “Insya Allah aman,” katanya.

Kendati demikian, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rexndy Malinet memperkirakan defisit APBN 2026 dapat dijaga di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun, ruang fiskal yang tersisa semakin terbatas seiring meningkatnya tekanan dari sektor energi.

Menurut Yusuf, outlook defisit APBN 2026 akan mencapai Rp 734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 2,68% terhadap PDB.

Dengan basis PDB yang sama, batas defisit 3% setara dengan sekitar Rp 773 triliun. Artinya, ruang yang tersisa hanya sekitar Rp 39 triliun.

"Bantalan ini cukup tipis dan mudah tergerus jika tekanan harga energi terus berlanjut," ujar Yusuf kepada KONTAN, Selasa (27/10/2026).

Ia menjelaskan, tekanan terhadap APBN semakin besar karena asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam outlook pemerintah masih sekitar US$ 83 per barel. Sementara itu, ICP pada September 2026 telah mencapai US$ 112,81 per barel.

Di saat bersamaan, nilai tukar rupiah berada di sekitar Rp 18.135 per dolar AS, jauh lebih lemah dibandingkan asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

Kombinasi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi pada kuartal IV 2026 sebesar Rp 30 triliun hingga Rp 50 triliun di atas outlook pemerintah.

Perkiraan ini belum memperhitungkan tambahan kuota Pertalite dan kemungkinan kenaikan subsidi listrik.

engan tekanan tersebut, Yusuf menilai defisit APBN berisiko mendekati batas 3% terhadap PDB. Meski demikian, ia memperkirakan defisit hingga akhir 2026 masih berada di kisaran 2,85%-2,95% terhadap PDB.

Proyeksi tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor penahan, antara lain pertumbuhan pendapatan negara yang masih kuat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah melampaui target, serta realisasi belanja kuartal IV yang biasanya tidak terserap seluruhnya.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan tekanan fiskal tidak lagi sekadar risiko, melainkan mulai terlihat dari konsentrasi pembentukan defisit pada akhir tahun.

Yusuf menilai pemerintah perlu mewaspadai risiko penundaan pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina dan PT PLN untuk menjaga defisit tetap di bawah 3% terhadap PDB.

Menurut dia, penundaan pembayaran memang dapat menekan defisit secara nominal pada tahun berjalan. Namun, langkah tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemerintah, melainkan menggeser beban fiskal ke tahun berikutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News