Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - BADUNG. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan ada investasi macet senilai Rp 1.000 triliun. Dalam laman resminya, investasi macet tersebut karena masih menunggu perizinan masuk.
Kemendagri mencatat Rp 1.000 triliun investasi macet tersebut ditemukan oleh Tim Investasi Presiden.
Sementara itu, Kementerian Investasi/BKPM menyebut tidak pernah mendengar informasi tersebut. Bahkan, Sekretaris BKPM Ikmal Lukman mengaku baru mengetahui akan hal ini setelah ditanya oleh awak media.
“Waduh saya enggak tahu. Saya baru tahu sekarang. Mungkin bisa ditanyakan ke Kemendagri,” tutur Ikmal saat ditemui awak media, Jumat (16/11) di Hotel Conrad, Bali.
Baca Juga: Kementerian BUMN Pastikan Dividen Himbara 2023 Tak Akan Lebih Rendah dari Tahun Ini
Ikmal juga mengaku baru mengetahui istilah Tim Investasi Presiden dan mengungkapkan keheranannya akan istilah tersebut. Pasalnya, mandat Presiden Joko Widodo jelas bahwa investasi satu pintu di Kementerian Investasi/BKPM.
Pun investasi yang masuk ke daerah-daerah juga langsung dikomunikasikan ke Kementerian Investasi/BKPM. Plus, mereka yang mengeluarkan nomor izin berusaha (NIB), fasilitas, maupun insentif.
Ikmal menyiratkan, kalau memang ada investasi macet bernilai jumbo, pasti langsung terendus oleh pihaknya. Selain itu, realisasi investasi pasti tidak akan setinggi capaian terkini.
Data BKPM menunjukkan, secara kumulatif sepanjang Januari 2022 hingga September 2022, realisasi investasi telah mencapai Rp 892,4 triliun atau 74,4% dari target Rp 1.200 triliun.
“Jadi kalau misal itu ada, pasti terlihat. Ini besar sekali nominalnya. Sekitar sepertiga APBN,” tambah Ikmal.
Baca Juga: MUFG Dikabarkan Jajaki Rencana Investasi US$ 200 Juta di Akulaku
Terkait hal ini, Ikmal membuka lebar pintu BKPM apabila Kemendagri ingin mendiskusikan lebih lanjut. Apalagi, hingga saat ini belum ada komunikasi secara langsung dari pihak Kemendagri.
“Komunikasi belum ada. Terus terang informasi ini saya dapat hari ini dari teman-teman. Namun, silakan banget (bila Kemendagri ingin melakukan diskusi),” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
